URANG Nan Manggoreng Awak Nan Dapek Kalatiak Minyak Angek Saja, Samantaro Nan Lain Mangicok Sambanyo
Oleh: Agusmardi
Ada pepatah Minang yang sangat jujur menggambarkan situasi hari ini: Dapek kalatiak minyak angek. Urang nan manggoreng, awak nan dapek kalatiak minyak angek sajo. Samantaro nan lain, lah asyik mangicok sambanyo.
Peribahasa itu kini pas bana untuk menakar gonjang-ganjing Porprov XVI Sumbar 2026.
Jadwal yang semula Juni-Juli, lalu disepakati 2-14 Oktober 2026 melalui SK Gubernur Sumbar No. 426-121-2026 tanggal 23 Februari 2026, kini kembali digoyang. Sebanyak 16 dari 19 KONI Kabupaten/Kota mengusulkan agar digeser ke 10-22 November 2026. Alasannyo klasik tapi masuk akal: tertib administrasi keuangan, anggaran tak ada, takut masuk penjara.
KONI Padang Pariaman dan KONI Pessel termasuk yang paling vokal. Kata mereka, kalau tetap Oktober, itu menyalahi aturan pengelolaan keuangan daerah. APBD 2026 sudah diketuk tanpa pos Porprov, karena dulu dikabarkan Porprov bulan Juni-Juli. Kini mau dipaksakan Oktober? Dari mana anggarannyo?
Di sinilah letak minyak angek itu mulai memercik.
Yang Kepanasan Bukan Tukang Goreng
Logikanya, yang menggoyang jadwal adalah Bupati/Walikota dan KONI Kabupaten/Kota. Yang memutuskan jadwal adalah Gubernur dan PB Porprov. Tapi yang kena kalatiak minyaknya justru tokoh lain.
Salah satu yang paling apes adalah Zaitul Ikhlas, tokoh Pesisir Selatan.
Kenapa dia? Karena Ketua Umum KONI Sumbar, Hamdanus, adalah urang kampungnya. Sama-sama urang Pessel. Dalam politik Sumbar, garis kampung itu sering lebih kuat dari garis organisasi.
Ketika KONI Pessel ikut menandatangani usulan pengunduran jadwal ke November, seketika bola liar mengarah ke Zaitul. Padahal Zaitul tidak duduk di KONI Pessel, tidak di PB Porprov, dan tidak di Pemprov. Tapi karena Hamdanus urang Pessel, maka setiap gonjang-ganjing di KONI Sumbar, Zaitul ikut ditanyai, ikut diseret, ikut dibebani dosa sosial.
Inilah yang ambo sebut dapek kalatiak minyak ange.
Zaitul tidak ikut menggoreng, tapi mukonyo yang melepuh.
Di warung-warung kopi di Painan, di grup-grup WhatsApp, narasinya berkembang liar: “Itu kan urang Pessel yang jadi Ketua KONI Sumbar, kok Kabupatennya sendiri menolak?” “Ah, permainan tokoh Pessel untuk…” dan seterusnya. Padahal masalahnya sederhana: anggaran daerah tidak siap.
Yang manggoreng adalah sistem perencanaan yang berantakan. Yang mangicok sambal adalah mereka yang menikmati panggung wacana. Yang dapek kalatiak adalah tokoh kampung yang namanya kebetulan mirip secara geografis dengan pembuat kebijakan.
Porprov: Antara Prestasi dan Administrasi
Mari kita jujur.
Porprov Sumbar 2026 ini sejak awal memang gonjang-ganjing. Kota Padang sebagai tuan rumah 20 Cabor dengan anggaran Rp 38 Miliar menyatakan siap. Kota Solok siap jadi tempat pembukaan 2 Oktober, Padang Pariaman siap untuk penutupan 14 Oktober. Gubernur Mahyeldi sudah menegaskan jadwal final.
Tapi 16 KONI Kabupaten/Kota punya argumen hukum yang tidak bisa dianggap angin lalu. Seorang Ketua KONI Sawahlunto bahkan berseloroh pahit: “Porprov usai, saya bisa masuk penjara.” Itu bukan gertakan. Itu alarm bahwa tata kelola anggaran kita untuk olahraga masih belum sinkron antara keinginan prestasi dan aturan administrasi.
KONI Sumbar dalam posisi sulit. Hamdanus menegaskan jadwal tetap 2-14 Oktober selama belum ada keputusan resmi yang mengubahnya. PB Porprov juga bilang belum ada keputusan resmi geser ke November. Di sisi lain, aspirasi 16 daerah untuk geser ke 10-22 November itu nyata dan mayoritas.
Kalau dipaksakan Oktober, daerah terancam masalah hukum. Kalau digeser November, tuan rumah dan atlet yang sudah persiapan bisa berantakan jadwal dan biaya bengkak.
Dua-duanya punya minyak panasnya sendiri.
Jangan Jadikan Tokoh Kampung Sebagai Tumbal
Untuk itulah, ambo mengingatkan: jangan biasakan mencari kambing hitam dari kampung yang sama.
Zaitul Ikhlas adalah tokoh Pessel yang kiprahnya di luar olahraga. Mengait-ngaitkan dia dengan keputusan Hamdanus hanya karena sama-sama urang Pessel adalah logika guci bocor.(*)
