PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pemerintah belum menetapkan lokasi resmi trase pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya.
“Hingga saat ini, belum ada penetapan lokasi (penlok) resmi dari kementerian. Artinya, masih terbuka ruang untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi yang menyebutkan bahwa trase tol sudah ditetapkan,” tegasnya.
Mahyeldi menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan sejumlah tokoh masyarakat Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Jumat (6/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperoleh penjelasan mengenai perkembangan rencana pembangunan jalan tol Sicincin-Bukittinggi.
Mahyeldi menjelaskan, pembangunan jalan tol merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah juga akan mempertimbangkan berbagai aspek dalam proses perencanaan. Aspek tersebut meliputi kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta karakteristik wilayah yang akan dilalui trase jalan tol.
“Pembangunan ini pada prinsipnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, aspirasi masyarakat tentu akan didengar dan menjadi bahan pertimbangan, baik dalam proses perencanaan maupun untuk perumusan kebijakan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, tokoh masyarakat Nagari Pandai Sikek menyampaikan sejumlah masukan terkait rencana trase jalan tol. Aspirasi itu mencakup keberadaan lahan pertanian produktif, tanah ulayat dan pusaka tinggi, kawasan permukiman, serta keberlangsungan usaha kerajinan songket.
Usaha kerajinan songket selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat Nagari Pandai Sikek. Masyarakat berharap pemerintah memperhatikan seluruh kondisi dan karakteristik nagari tersebut dalam kajian penentuan trase jalan tol ke depan. (Bdr)
