SOLOK — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kondisi masyarakat dan infrastruktur terdampak banjir bandang di Arosuka, Kabupaten Solok, Jumat (25/9/2026). Gibran didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy. Peninjauan bertujuan memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.
Gibran meminta kebutuhan prioritas masyarakat segera terpenuhi. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan dasar, pencarian korban hilang, pemulihan infrastruktur, serta perlindungan kelompok rentan. Ia juga meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan warga terdampak yang memiliki cicilan perbankan, termasuk nasabah PNM Mekar dan bank-bank Himbara. Pendataan tersebut menjadi dasar pemberian keringanan melalui skema restrukturisasi selama masa bencana.
“Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi,” ucapnya.
Gibran juga menekankan percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak. Kabupaten Solok memiliki peran penting dalam produksi pangan Sumbar dan nasional, terutama padi serta bawang. Pemulihan lahan pertanian menjadi bagian penting penanganan pascabencana agar produksi masyarakat kembali berjalan. Ia juga meminta pelayanan publik tetap berjalan, terutama administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen. Pemerintah diminta memberi perhatian kepada lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, serta ibu hamil dalam distribusi bantuan.
Ketersediaan air bersih turut menjadi perhatian. Pemenuhan kebutuhan tersebut penting untuk mencegah penyakit pascabencana. Gibran juga mendorong mitigasi jangka panjang melalui normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam. Seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi diminta disusun melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen itu menjadi dasar pemulihan jangka panjang, pembangunan sabo dam, serta kemungkinan relokasi bangunan di kawasan rawan bencana.
Dalam pembangunan hunian tetap, Gibran mengingatkan pemerintah memilih lokasi yang aman dari risiko bencana. Lokasi juga perlu mempertimbangkan kedekatan dengan tempat tinggal sebelumnya serta sumber mata pencaharian warga. Ia mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, relawan, dan masyarakat menjaga kekompakan dalam proses pemulihan.
“Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi,” tegasnya.
Mahyeldi mengatakan normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Curah hujan di sejumlah wilayah Sumbar masih tinggi. Kondisi itu membuat potensi bencana susulan perlu diantisipasi. “Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak,” ujarnya.
Pemprov Sumbar telah menyurati seluruh bupati dan wali kota untuk melakukan penyusuran sungai di wilayah masing-masing. Langkah itu bertujuan mengidentifikasi serta membersihkan material penghambat aliran air, seperti kayu tumbang dan material lainnya. Penyusuran melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, Forkopimda, relawan, kelompok Siaga Bencana, serta komunitas pencinta alam. BNPB juga memberikan dukungan peralatan, termasuk chainsaw.
Kepala BNPB Suharyanto memastikan pemerintah pusat terus mendampingi Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok. Operasi pencarian satu warga yang masih hilang terus dilakukan hingga hari ketujuh sesuai ketentuan dengan melibatkan Basarnas serta unsur terkait. BNPB juga memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi, termasuk logistik dan kebutuhan khusus pengungsi. Pemerintah menyiapkan dana tunggu hunian Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan bagi warga dengan rumah rusak berat. Bantuan rumah rusak ringan mencapai Rp15 juta. Rumah rusak sedang mendapat Rp30 juta.
Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan banjir bandang pada Senin (21/9) menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian. Bencana juga menyebabkan satu orang luka berat serta tiga orang luka ringan. Sebanyak 480 warga terdampak. Sebagian warga mengungsi mandiri ke rumah keluarga serta sejumlah lokasi pengungsian. Kerusakan meliputi enam gedung perkantoran kategori berat, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kendaraan, jembatan, sawah, lahan kering, serta puluhan rumah warga. Total kerugian sementara mencapai sekitar Rp300 miliar.
Pemkab Solok menetapkan status tanggap darurat sejak 22 September hingga 5 Oktober 2026. Penanganan mencakup pencarian korban, evakuasi warga, pengoperasian posko dan dapur umum, pembersihan jalan, sungai, fasilitas pemerintahan, distribusi logistik, pelayanan warga luka, serta koordinasi lintas pemerintahan. Tahap pemulihan merencanakan pembangunan tiga unit sabo dam, perbaikan gedung pelayanan publik, normalisasi sungai, pemulihan sawah dan lahan terdampak, perbaikan rumah, sarana ibadah, jembatan, serta kendaraan dinas. Total kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai sekitar Rp929 miliar. (Bdr)
