BUKITTINGGI — Pemerintah Kota Bukittinggi Adakan Rapat Koordinasi (Rakor) Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, di Ruang Rapat Lantai III Balai Kota Bukittinggi, Kamis (29/10/2026).
Dalam sambutannya, Ibnu Asis menegaskan bahwa penyelenggaraan Rakor Satu Data Indonesia merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan data pemerintahan.
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat, terpadu, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kebutuhan mendasar dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
“Dengan diterapkannya Satu Data Indonesia, diharapkan seluruh data yang dihasilkan SKPD selaku produsen data telah terverifikasi, akurat, dan tidak berubah-ubah. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah agar tersedia satu data yang menjadi pedoman bersama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan,” ungkap Ibnu Asis.
Lebih lanjut, ia berharap setiap perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam menghasilkan dan menyajikan data berkualitas. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan yang dirumuskan pemerintah benar-benar berangkat dari kondisi serta kebutuhan riil masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bukittinggi, Ade Mulyani, menjelaskan bahwa Rakor Satu Data Indonesia Tahun 2026 bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah dalam penyediaan data yang akurat, terpadu, serta dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Selain memperkuat koordinasi internal pemerintah daerah, kegiatan ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik baik bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat terkait pengelolaan data pemerintahan.
Ade Mulyani menyampaikan, ke depan Pemko Bukittinggi akan menetapkan sejumlah data prioritas yang wajib dikumpulkan secara bersama oleh seluruh produsen data di lingkungan perangkat daerah.
“Ke depan, kita akan menetapkan data-data prioritas yang harus dikumpulkan bersama oleh produsen data. Sesuai arahan pimpinan, tidak ada satu pun perencanaan yang tidak berdasarkan data. Karena itu, data yang digunakan harus akurat dan selaras agar program pembangunan yang disusun benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui Rakor Satu Data Indonesia ini, Pemko Bukittinggi berharap terbangun kesamaan standar, peningkatan kualitas penyediaan data, serta koordinasi yang lebih solid antarperangkat daerah.
Dengan pengelolaan data yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap kebijakan dan program pembangunan di Kota Bukittinggi diharapkan semakin terukur, efektif, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.(aul)
