BUKITTINGGI — Pemerintah Kota Bukittinggi terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, S.STP., M.Si., dalam Presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat tersebut berlangsung di Aula Utama Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Padang, Selasa (21/10/2026).
Kehadiran Sekda Rismal Hadi dalam agenda ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bukittinggi untuk terus mendorong keterbukaan informasi publik sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Bukittinggi H. Ramlan Nurmatias, S.H., Dt. Nan Basa, bersama Wakil Wali Kota Ibnu Asis, Pemko Bukittinggi berkomitmen untuk memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Dalam presentasi tersebut, Rismal Hadi didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, Asrar Fernando, S.Kom., M.Kom., yang juga bertindak sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu instrumen untuk menilai pelaksanaan keterbukaan informasi pada badan publik, termasuk dalam hal penyediaan informasi, pelayanan permohonan informasi, serta pengelolaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi Pemerintah Kota Bukittinggi, keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pengelolaan informasi yang baik memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara tepat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat yang sama, keterbukaan informasi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
Keikutsertaan Sekda Rismal Hadi bersama PPID Utama dalam presentasi Monev 2026 diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
Dengan demikian, komitmen terhadap keterbukaan informasi diharapkan terus diwujudkan melalui peningkatan kinerja pengelolaan informasi, penguatan pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.(aul)
