PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Langkah tersebut menjadi fokus utama agar masyarakat terdampak segera memperoleh bantuan dan kembali menempati hunian yang layak.
Komitmen itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, usai mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, secara virtual di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).
Rapat tersebut diikuti 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Turut mendampingi Maigus Nasir, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya, Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, serta Camat Kuranji Rozaldi Rosman.
Dalam arahannya, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menegaskan penyaluran bantuan stimulan bagi rumah rusak ringan dan sedang ditargetkan rampung pada 2026. Sementara itu, pembangunan hunian tetap (Huntap) untuk rumah rusak berat ditargetkan selesai pada 2027.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” ujarnya.
Selain mendorong percepatan penyaluran bantuan, Suharyanto mengungkapkan pemerintah pusat tengah mengusulkan kenaikan bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Usulan tersebut diajukan karena nilai bantuan saat ini dinilai belum mencukupi untuk membangun rumah yang layak.
“Sambil menunggu keputusan tersebut, pembangunan Huntap harus tetap berjalan, dan BNPB siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah. Kami juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan Huntap serta memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lancar,” katanya.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menegaskan Pemko Padang akan mempercepat seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” tegasnya.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton menyampaikan seluruh bantuan stimulan untuk 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan. Pemko Padang juga telah mengusulkan enam kepala keluarga sebagai calon penerima bantuan pada tahap berikutnya.
Selain itu, pembangunan 23 unit Huntap mandiri masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat BNPB. Di sisi lain, kebutuhan Huntap di Kota Padang mencapai 523 unit.
Hendri menjelaskan sekitar 240 unit Huntap direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, sebanyak 183 unit melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan sisanya akan dipenuhi melalui dukungan BNPB.
“Saat ini, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan, sedangkan pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026. Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027,” tutupnya. (bdr)
