PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ke-35 Tahun 2026 apabila dipercaya sebagai lokasi penyelenggaraan agenda organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah saat menerima kunjungan Tim Survei PBNU di Istana Gubernuran, Minggu malam (5/7/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses penjajakan terhadap daerah yang masuk dalam kandidat tuan rumah Muktamar PBNU Ke-35.
“Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap apabila diberi amanah menjadi tuan rumah Muktamar PBNU Ke-35. Kami tentu akan memberikan dukungan terbaik agar pelaksanaannya berjalan lancar, sukses, dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Mahyeldi mengatakan Sumatera Barat memiliki pengalaman menyelenggarakan berbagai agenda berskala nasional. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi modal penting untuk menyukseskan pelaksanaan muktamar.
Disampaikannya, apabila Sumbar dipercaya menjadi tuan rumah, penyelenggaraan Muktamar PBNU Ke-35 akan semakin mempertegas posisi daerah sebagai wilayah yang religius, terbuka, dan ramah bagi semua kalangan.
Selain itu, Mahyeldi meyakini pelaksanaan muktamar akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, sektor pariwisata, serta berbagai sektor pendukung lainnya di Sumatera Barat.
Tim Survei PBNU yang hadir dalam pertemuan tersebut terdiri atas KH. Ahmad Nadhif, KH. Muhyiddin Thohir, Nur Hidayat, dan Najib Azca. Rombongan turut didampingi jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Barat, Ahmad Wira dan Tan Gusli.
Dalam pertemuan itu, Tim Survei PBNU menjelaskan kedatangannya bertujuan melihat secara langsung sekaligus melakukan penjajakan terhadap kesiapan Pemerintah Provinsi Sumbar sebagai calon tuan rumah Muktamar PBNU Ke-35 yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026.
Tim juga menyampaikan hasil penjajakan di Sumatera Barat akan dilaporkan kepada PBNU sebagai bahan pertimbangan. Sementara itu, penetapan daerah yang akan menjadi tuan rumah masih menunggu keputusan organisasi yang akan ditetapkan oleh Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. (Bdr)
