BUKITTINGGI – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Sumbar berlangsung transparan, objektif, dan bebas dari intervensi. Penegasan itu disampaikan saat meninjau langsung proses SPMB di SMA Negeri 1 Bukittinggi, Selasa (30/6/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Mahyeldi memantau proses verifikasi berkas pendaftaran jalur prestasi, baik akademik maupun nonakademik. Seluruh tahapan seleksi dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat.
Mahyeldi mengimbau calon peserta didik beserta orang tua memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap. Setelah seleksi jalur prestasi selesai, proses penerimaan akan dilanjutkan melalui jalur domisili sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing sekolah.
Menurutnya, wilayah domisili SMA Negeri 1 Bukittinggi meliputi Kelurahan Pakan Kurai, Campago Ipuh, Aua Tajungkang Tangah Sawah (ATTS), dan Tarok Dipo. Sementara pembagian wilayah sekolah lain mengikuti ketentuan domisili yang telah ditetapkan.
Mahyeldi menegaskan proses seleksi dilakukan melalui sistem yang terkomputerisasi. Sistem tersebut membuat hasil pemeringkatan berlangsung objektif serta tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun. Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama.
Sebagai bukti penerapan sistem yang adil, Mahyeldi mengungkapkan anak kandungnya sendiri tidak diterima di sekolah negeri yang dituju karena tidak memenuhi standar seleksi. Kondisi serupa juga dialami anak Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar yang akhirnya memilih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.
“Aturan berlaku sama bagi semua. Tidak ada perlakuan khusus. Kami ingin memastikan proses penerimaan berjalan jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Mahyeldi juga mengimbau para orang tua agar tidak memaksakan anak bersekolah di satu sekolah tertentu. Pilihan sekolah perlu disesuaikan dengan minat, bakat, dan kompetensi anak, termasuk mempertimbangkan SMK yang memiliki kualitas pendidikan dan prospek kerja yang baik.
Ia juga mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta dan pondok pesantren agar semakin diminati masyarakat. Pemerintah juga membuka peluang pembangunan unit sekolah baru di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi apabila tersedia dukungan lahan dari masyarakat.
Selain itu, Mahyeldi menyampaikan komitmen Pemprov Sumbar memperluas akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan hadir minimal satu unit di setiap kabupaten dan kota bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Pemprov Sumbar juga mengembangkan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang dipusatkan di SMA Negeri 8 Padang untuk menjangkau peserta didik di berbagai daerah sehingga semakin banyak anak memperoleh layanan pendidikan tanpa terkendala akses.
“Yang terpenting bukan hanya diterima di sekolah tertentu, tetapi setiap anak Sumatera Barat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah akan terus menghadirkan layanan pendidikan yang semakin luas, adil, dan merata,” tutupnya.(Bdr)
