PADANG — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Sumatera Barat segera mendata kebutuhan jembatan gantung di wilayah masing-masing. Pendataan itu bertujuan mempercepat pembangunan akses aman bagi masyarakat pedesaan.
Arahan tersebut sejalan dengan program nasional pembangunan 300.000 jembatan gantung di seluruh Indonesia guna memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendorong pergerakan ekonomi masyarakat desa.
Tito menyampaikan permintaan itu saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2026).
Ia menegaskan usulan pembangunan jembatan gantung tidak terbatas pada infrastruktur rusak akibat bencana. Program itu juga menyasar wilayah yang belum memiliki sarana penyeberangan layak dan aman.
“Program ini bisa dimanfaatkan daerah yang masyarakatnya masih menyeberangi sungai tanpa jembatan. Manfaatnya besar untuk keselamatan, pendidikan, dan ekonomi,” ujar Tito Karnavian.
Tito meminta kepala daerah menyusun usulan berbasis data lapangan akurat. Usulan tersebut disampaikan melalui gubernur sebelum diteruskan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
“Presiden Prabowo ingin tidak ada anak sekolah yang mengambil risiko menyeberangi sungai. Data harus dicek langsung di lapangan,” tegas Tito Karnavian.
Menindaklanjuti arahan itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan kesiapan pemerintah provinsi mengoordinasikan pendataan bersama pemerintah kabupaten dan kota.
“Ini peluang besar bagi nagari yang masih memiliki keterbatasan akses. Pendataan segera dilakukan bersama bupati dan wali kota agar usulan cepat disampaikan,” ujar Mahyeldi Ansharullah.
Mahyeldi berharap program jembatan gantung mampu memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Sumatera Barat. (Bdr)
