PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui optimalisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Langkah itu diharapkan mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, perekonomian masyarakat, sekaligus memperkuat mitigasi bencana di masa mendatang.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7). Rapat dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, jajaran Kementerian Dalam Negeri, kementerian dan lembaga terkait, serta kepala daerah dari kabupaten dan kota terdampak bencana.
Gubernur Mahyeldi menegaskan tambahan TKD menjadi instrumen penting untuk mempercepat pemulihan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak bencana.
“Percepatan alokasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran. Karena itu seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta pengawasan berkelanjutan agar hasilnya segera dirasakan masyarakat.
Pemprov Sumbar juga terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota melakukan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh, menyusun prioritas, serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi berkala.
“Kita ingin progresnya jelas. Dengan demikian setiap persoalan dapat dipetakan dan diselesaikan secara bertahap sehingga target pemulihan bisa tercapai lebih cepat,” katanya.
Mahyeldi juga meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat komunikasi publik. Menurutnya, setiap capaian pembangunan perlu dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui perkembangan proses pemulihan.
“Seluruh pekerjaan pemerintah perlu dipublikasikan sehingga masyarakat mengetahui bahwa proses pemulihan terus berjalan. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan bersama Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando Siagian memastikan pemerintah pusat telah menyelesaikan seluruh penyaluran tambahan TKD kepada pemerintah daerah terdampak bencana.
Ia menjelaskan tambahan TKD berbeda dengan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana tersebut disalurkan tanpa persyaratan sehingga dapat segera dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Januari ditetapkan, Februari mulai ditransfer, Maret berlanjut, dan pada April seluruh dana sudah berada di rekening kas daerah. Artinya, pemerintah pusat telah menyelesaikan kewajibannya,” katanya.
Fernando meminta pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran tersebut agar proses pemulihan tidak tertunda.
“Kami memahami ada tahapan perencanaan dan pengadaan. Tetapi harapan kami, dana ini segera dibelanjakan. Jangan menunggu terlalu lama karena masyarakat membutuhkan hasil nyata,” tegasnya.
Ia menegaskan tambahan TKD hanya digunakan untuk percepatan rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi bencana sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900 Tahun 2026. Dana tersebut tidak boleh dialihkan untuk kegiatan di luar penanganan kebencanaan.
Fernando juga mengingatkan pemerintah daerah mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya, termasuk dampak musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September mendatang.
“Mitigasi harus mulai disiapkan sejak sekarang. Penanganan bencana tidak boleh lagi bersifat reaktif, tetapi harus direncanakan sejak dini,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga mengapresiasi capaian Sumatera Barat dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Berdasarkan hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumbar menjadi satu dari tiga provinsi dengan progres pemulihan tercepat di Indonesia.
Sebanyak 13 dari 16 kabupaten dan kota terdampak telah kembali menjalankan aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan secara normal. Kabupaten Tanah Datar sedang menuju kondisi normal, sedangkan Kabupaten Agam dan Padang Pariaman masih memerlukan perhatian khusus.
“Kami mengapresiasi capaian Sumatera Barat. Berbagai indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, terutama pada sektor pertanian yang menjadi salah satu kinerja terbaik secara nasional,” katanya.
Ia menyebut rehabilitasi lahan sawah di Sumbar telah mencapai sekitar 98 persen. Sebagian besar lahan yang diperbaiki bahkan telah kembali memasuki musim tanam. Keberhasilan tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, kelompok tani, dan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Meski demikian, pemerintah pusat tetap mendorong percepatan pembangunan hunian tetap, penyelesaian penyaluran jatah hidup (jadup), serta normalisasi sungai sebagai bagian penting dari proses rehabilitasi.
“Kami berharap seluruh proses rehabilitasi terus dipercepat sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Pemerintah pusat akan terus mendampingi dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh program berjalan selaras,” ujarnya.
Diketahui, pemerintah pusat telah menuntaskan seluruh penyaluran tambahan TKD kepada daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Secara nasional, anggaran yang dikucurkan mencapai Rp10,6 triliun.
Sumatera Barat menerima alokasi sekitar Rp2,71 triliun yang telah disalurkan bertahap sejak Februari hingga April 2026 dan kini seluruhnya berada di rekening kas pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.
Khusus Pemprov Sumbar mendapatkan dana TKD Rp534 miliar yang dikerjakan 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sumbar. Anggaran tersebesar berada pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Rp158 miliar, Dinas PSDA senilai Rp195 miliar, Dinas Pendidikan Rp26 miliar, Dinas Sosial Rp15 miliar, Dinas Pertanian Rp15 miliar dan tersebar pada OPD lainnya.
Dana tersebut diharapkan segera direalisasikan agar pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat dan masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.(Bdr)
