PADANG – Untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bertujuan memperketat pengawasan distribusi BBM dan Gas Bumi bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Plt Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, dalam sambutannya mengatakan, kerja sama ini sangat penting bagi keberlanjutan pemenuhan kebutuhan masyarakat. “Kita harus mengakui bahwa setiap kali ada kebijakan subsidi, pasti ada potensi masalah dan penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dan menyambut baik kerja sama ini,” ujar Audy saat prosesi penandatanganan PKS di Istana Gubernur Sumbar, Rabu (20/11/2024).
Audy juga menjelaskan bahwa meskipun di Sumbar tidak terjadi penyimpangan signifikan dalam penyaluran BBM dan Gas Bumi, seperti yang terlihat di beberapa provinsi lain, tetap ada celah yang perlu ditutup. “Celah-celah ini yang perlu kita atasi melalui kerja sama pengawasan ini, agar penyaluran BBM dan Gas Bumi bersubsidi bisa lebih tepat guna dan tepat sasaran,” tambahnya.
Senada dengan pernyataan tersebut, Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, mengungkapkan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret BPH Migas untuk memastikan penyaluran BBM dan Gas Bumi tepat sasaran. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan meskipun celah-celah penyimpangan masih ada. Melalui kerja sama ini, kami berharap pengawasan akan lebih tajam dan penyaluran BBM serta Gas Bumi bersubsidi akan lebih efektif,” kata Abdul Halim.
Penandatanganan PKS tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemprov Sumbar, antara lain Kepala Dinas ESDM Sumbar, Herry Martinus; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Novrial; Kepala Biro Perekonomian Sumbar, Kuartini Deti Putri; Sekretaris Dinas Sosial Sumbar, Suyanto, dan pejabat lainnya.(Bdr)
Comment