Ekonomi

Koperbam TKBM Telukbayur Tolak Wacana Pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi

680
×

Koperbam TKBM Telukbayur Tolak Wacana Pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi

Sebarkan artikel ini
Ketua Koperbam Teluk Bayur Chandra didampingi Sekretaris Nursal Uce M SH dan Bendahara Usman Z Ketua BP Painan Sandi Ardi Wai serta samura saat rapat kepala regu kerja (KRK).

PADANG-Sekitar 110 Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) se Indonesia dengan jumlah anggota mencapai 70 ribu orang ditambah anggota keluarganya, ancam aksi mogok nasional. Hal ini disebabkan adanya wacana pencabutan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Dirjen 1 Deputi Kemenhub dan Kemenaker tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM di pelabuhan.

Jika pemerintah memaksakan pencabutan itu, mereka mengancam bakal melakukan aksi mogok nasional, termasuk TKBM Koperbam Telukbayur yang merupakan urat nadi perekonomian Sumbar di Pelabuhan Telukbayur.

“Kami masih menunggu perintah dari pusat. Apakah bulan ini tetap dipaksakan atau tidak. Kami masih menunggu,” ujar Ketua Koperbam Telukbayur Chandra, saat memipin rapat didampingi Sekretaris Nursal Uce M, SH, Bendahara Usman Z, Ketua BP Paiman dengan anggota Sandi Ardi Wai dan Samuri kepda media ini, Kamis (29/12).

BACA JUGA  Tata Kelola Anggaran Lantamal II Meraih Penghargaan dari DJPB Sumbar 

Namun, jika dipaksakan maka bakal terjadi mogok nasional yang berakibat. Arus tarnsportasi barang di pelabuhan di seluruh Indonesia akan lumpuh total. “Bayangkan itu yang akan terjadi,” sebut Chandra.

Chandra yang dipercaya sebagai Wakil Ketua Inkop Indonesia ini mengaku, wacana ini muncul secara tiba tiba yang dilambungkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab, agar terjadi gaduh di palabuhan yang selama ini tertata dengan baik.

“Dengan alasan jam kerja yang terbuang, biaya kerja yang tinggi dan monopoli, semuanya tak masuk akal,” tegas Chandra.

Selama ini, sebut Chandra yang juga dipercaya sebagai Koordinator SDM Wilayah Sumatera oleh Inkop ini, apa yang diapungkan oleh pihak yang tak bertanggungjawab tidak pernah terjadi di kawasan TKBM Koperbam Telukbayur. Jam kerja yang terbuang seperti yang mereka lambungkan, kami selalu melaksanakan aktivitas dengan cepat sesuai aturan yang berlaku. Anggota memiliki registrasi lengkap, kelengkapan kerja dan jebolan diklat. “Alhamdullilah hingga kini tak ada complain dari pemilik barang,” jelas Chandra.

BACA JUGA  Didampingi Gubernur Mahyeldi, Presiden Salurkan BLT Terdampak El Nino

Selain itu, sebut Chandra, biaya kerja yang tinggi. Biaya itu sesuai kesepakatan bersama dengan pihak APBMI, pemilik barang dan koperasi. “Untuk monopoli kami bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang sudah dihjelaskan dalam Pasal 50 huruf (i) Undang Undang No.5 tahun 1989 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” jelas Chandra

Comment