Hukum

Dua Tersangka Korupsi Ganti Rugi Ganti Rugi Lahan Tol Padang- Pekanbaru Ajukan Praperadilan

324
×

Dua Tersangka Korupsi Ganti Rugi Ganti Rugi Lahan Tol Padang- Pekanbaru Ajukan Praperadilan

Sebarkan artikel ini
Suasana sidang perdana pra Peradilan pemohon dua tersangka J dan RN dugaan Kasus Korusi Ganti Rugi Ganti Rugi Lahan Tol Padang- Pekanbaru di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ( PN) Padang, Rabu (29/12).Ist

ADANG – Dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi ganti rugi lahan pembangunan jalan tol Padang- Sicincin, yakni dua RN dan J mengajukan pra Peradilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ( PN) Padang, Rabu (29/12).

Kedua pemohon tersebut yang juga merupakan Pegawai BPN Sumbar melalui kuasa hukumnya Syahril, Jufri, Fauzan Zakir dan Ade Gustari pada sidang perdana Praperadilan menyebutkan, alasan-alasan dan dasar hukum permohonan Praperadilan bahwa berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2012 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( Kemen PUPR) Direktorat Jendral Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan bahwa jalan Tol Padang- Pekanbaru Sta 4+200 s/d 36+600 diharapkan dapat mendukung perkembangan wilayah Sumbar dan pertumbuhan ekonomi nasiona serta meningkatkan kehidupan masyarakat sekitar.

Selanjutnya, Syahril menjelaskan para pemohon, oleh termohon ( Kejati Sumbar) melalui surat nomor Rm 571/L3/FD. T/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021 perihal pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan tol di lahan taman keanekaragaman hayati ( Kehati)/ ibukota Padang Pariaman ( IKK) milik pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang menyebutkan pemohon sebagai tersangka.

” Dengan menyebutkan pemohon J dan RN sebagai tersangka tanpa menyebutkan pasal berapa dari UU pemberantasan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya dan terhomon pada tanggal 21 Oktober 2021 menerbitkan surat penetapan tersangka ( Pidsus) nomor: Tap -10/1.3/Fd.1./10/2021 tanggal 2021 tidak diberitahukan kepada pemohon. Hal demikian adalah cacat formil dalam proses penegakan hukum pidan, karena harus dilakukan secara sistem matis sebagaimana dikenal dengan istilah crimial justice system,” katanya.

BACA JUGA  Kejati Sumbar Luncurkan Program Rajo Labiah Guna Tekan Angka Kriminalitas

Selain itu, kata Syahril termohon ( Kejati Sumbar) melakukan menetapkan status tersangka kepada pemohon ( J dan RN) tidak sah dan disampinh itu, termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup sebagai mana dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KHUP.

Comment