PADANG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengumpulkan sejumlah aktivis dalam forum dialog di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat (12/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi memaparkan berbagai isu strategis daerah, mulai dari distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penanganan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), sektor pendidikan, hingga penguatan ketahanan sosial berbasis keluarga, masyarakat, dan nagari.
Pada kesempatan itu, Mahyeldi menegaskan penanganan PETI harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tidak dapat diselesaikan hanya melalui penertiban di lapangan, melainkan harus menyasar akar persoalan yang mendukung praktik tersebut.
“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat masalah di muaranya. Kita harus masuk ke sumber persoalannya. Untuk yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal, salah satu titik kendalinya adalah distribusi BBM dan pengawasan di SPBU,” ujarnya.
Meski telah berdialog dengan aktivis dan menyampaikan berbagai rencana penanganan persoalan daerah, langkah tersebut tidak meredam aksi mahasiswa yang menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Barat tetap menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (15/6/2026). Massa menyuarakan tuntutan terkait transparansi penggunaan APBD, penutupan aktivitas PETI, percepatan penanganan pascabencana, serta persoalan ekonomi dan pendidikan.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB itu mendapat pengawalan ketat dari ratusan personel Polresta Padang. Mahasiswa berorasi di Jalan Sudirman tepat di depan Kantor Gubernur Sumbar karena gerbang kantor ditutup dan dijaga aparat keamanan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa kembali menyoroti penggunaan APBD untuk renovasi rumah dinas pejabat pemerintah daerah. Massa meminta pemerintah provinsi membuka informasi penggunaan anggaran secara transparan kepada publik.
Demonstrasi berlangsung hingga sore hari dengan pengamanan ketat aparat kepolisian. Mahasiswa menegaskan tuntutan mereka mencakup transparansi pengelolaan APBD, penuntasan aktivitas PETI, percepatan pemulihan pascabencana, serta perhatian lebih besar terhadap kondisi ekonomi dan pendidikan masyarakat Sumatera Barat. (Bdr)
