PADANG- Gubernur Mahyeldi Ansharullah menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2020, Rabu (13/10) kategori Utama. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga secara virtual.
Pernghargaan itu diberikan, karena Pemprov Sumbar dinilai sudah mengakomodir Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kebijakan pemerintah daerah. Selain Pemprov Sumbar, 17 kabupaten dan kota di Sumbar juga memperoleh penghargaan sama.
“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan, ini dalam rangka kita membangun kesetaraan gender dan kesamaan hak,” ujar Gubernur Mahyeldi dihubungi, Rabu (13/10).
Dikatakannya, dengan penghargaan itu menjadi motivasi bagi Pemprov Sumbar berkomitmen lebih tinggi lagi untuk mengakomodir pengharusutamaan gender.
“Kita orang Minang sangat menghargai perempuan, secara budaya kita sudah mengakomodir pengharusutamaan gender,”ulasnya.
Dikatakannya, Pemprov Sumbar telah berkomitmen melaksanakan percepatan pengarusutamaan gender sesuai Amanat Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Sumbar dinilai berhasil dalam mengimplementasikan 7 prasyarat PUG sebagai strategi pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Sehingga, pada pelaksanaannya, mengangkat critical issue dalam program PUG.
Diantaranya, meningkatkan pemahaman sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas lembaga berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender.
Sumbar juga berhasil mengawal kesepakatan pemerintah daerah dalam hal urgensi dan pentingnya (melaksanakan) strategi PUG untuk meningkatkan kesetaraan laki-laki dan perempuan.
“Upaya menciptakan keadilan bagi SDM perempuan yang memiliki potensi diberbagai bidang pembangunan bisa terwujud dan Penghargaan ini harus dipertahankan dan kami harus menjadi lebih baik lagi, terima kasih kepada semuanya,”katanya.
Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan apresiasi itu diberikan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dianggap berhasil dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender didalam program dan kegiatannya.
“APE merupakan ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkeadilan gender dan usaha-usaha melaksanakan strategi pengarusutamaan gender,” ujar Bintang.
Bintang menjelaskan penghargaan ini seharusnya diberikan di tahun 2020, namun karena kendala pandemi Covid-19 mengalami perubahan jadwal.
“Penghargaan APE ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan The 4th ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) dimana Indonesia menjadi tuan rumah,” katanya.
Penghargaan APE 2020 terdapat 13 kementerian/lembaga, 29 provinsi dan
266 kabupaten/kota yang menerima penghargaan.
Adapun APE yang diberikan setiap dua tahun sejak 2006 merupakan ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkeadilan gender.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas PPPA Sumbar melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Quartita Evari Hamdiana mengatakan penilaian APE dilaksanakan di awal 2020.
Ia menyebutkan ada beberapa faktor dalam penilaian APE seperti sisi perencanaan, penganggaran, evaluasi, termasuk proses Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Karena melibatkan beberapa instansi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD),”ungka Eva.
Dijelaskannya, APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)
Penghargaan APE ini merupakan penghargaan yang dinilai kepada Pemda telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.
Salah satu tujuan pelaksanaan urusan PP dan PA yaitu mewujudkan kesetaraan gender dengan cara menerapkan strategi PUG di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemprov Sumbar sudah menerima penghargaan tersebut berturut sejak 2013. Dengan rincian, Kategori Pratama pada tahun 2013, Kategori Madya Tahun 2014 dan 2016, sedangkan Kategori Utama tahun 2018 dan 2020.
Kategori Penerima APE yakni, Tingkat Pratama (Pemula), Tingkat Madya (Pengembang), Tingkat Utama (Peletakan dasar dan Keberlanjutan).
Mentor
APE dinilai dari tujuh komponen kunci antara lain, Komitmen (Perda PUG, Pergub PUG)
Kebijakan (RPJMD, Renstra OPD) Kelembagaan (POKJA PUG, Focal POINT), Sumber Daya Manusia dan Anggaran (SDM Terlatih PPRG dan Jumlah Anggaran Provinsi Responsif Gender).
Alat Analisis Gender (Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting Statement (GBS)
Data Gender (Data Terpilah Perempuan dan Laki terkait berbagai hal dalam Sumbar satu Data )
Partisipasi Masyarakat (PUSPA : Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak, anggotanya : Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media). (rel)
Comment