PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) dengan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan administrasi agar pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang segera terealisasi.
Rombongan yang dipimpin Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, terlebih dahulu diterima Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, Herman Koswara, di Ruang Rapat Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Herman mengapresiasi komitmen Pemko Padang yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, ia menegaskan status kepemilikan lahan harus segera diperjelas agar dapat diserahkan kepada Kemensos RI sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.
“Alih fungsi lahan juga harus segera dituntaskan agar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat diterbitkan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemko Padang mesti berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna memperoleh rekomendasi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilaksanakan,” kata Herman.
Usai dari Kemensos RI, rombongan melanjutkan koordinasi ke Kementerian ATR/BPN dan diterima Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Tata Ruang, Rahma Julianti. Pertemuan tersebut membahas percepatan pemenuhan dokumen tata ruang dan persyaratan administrasi untuk lokasi Sekolah Rakyat yang diusulkan di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Rahma menyatakan Kementerian ATR/BPN siap memberikan pendampingan sesuai kewenangan agar seluruh persyaratan tata ruang dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
“Semoga Pemko Padang segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses pembangunan dapat dipercepat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan kunjungan tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemko Padang dalam memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera dimulai.
“Kami datang untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi secepatnya. Pemko Padang berkomitmen mendukung penuh program Sekolah Rakyat karena manfaatnya sangat besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat,” kata Maigus.
Ia menambahkan, Kota Padang telah memiliki rintisan Sekolah Rakyat yang menjadi modal awal pengembangan program tersebut. Melalui koordinasi dengan Kemensos RI dan ATR/BPN, Pemko Padang berharap penetapan lokasi pembangunan dapat dipercepat sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan kawasan, dan kesejahteraan masyarakat. “Selain memperluas akses pendidikan, kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi pengungkit pertumbuhan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
