PADANG — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (15/6/2026). Massa menyuarakan tuntutan terkait transparansi penggunaan APBD, penutupan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), percepatan penanganan pascabencana, hingga persoalan ekonomi dan pendidikan.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB itu mendapat pengawalan ketat dari ratusan personel Polresta Padang. Massa hanya dapat berorasi di Jalan Sudirman depan Kantor Gubernur karena gerbang kantor ditutup rapat dan dijaga aparat keamanan.
Situasi mulai memanas saat mahasiswa membakar ban di depan gerbang Kantor Gubernur. Massa meminta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy hadir langsung untuk mendengarkan tuntutan mereka. Permintaan tersebut tidak terpenuhi karena kedua pimpinan daerah itu tidak berada di lokasi.
Asisten I Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri sempat menemui massa. Namun mahasiswa menolak berdialog. Beberapa saat kemudian Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi datang untuk menerima aspirasi mahasiswa.
Arry menjelaskan gubernur tidak berada di Kota Padang, sedangkan wakil gubernur sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Agam menuju Padang. Ia memastikan seluruh tuntutan mahasiswa akan diterima dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Aspirasi yang adek-adek sampaikan kami terima dan tampung. Insya Allah akan ditindaklanjuti dan dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan Pemprov Sumbar selama ini,” tegasnya.
Mahasiswa tetap bersikeras ingin menyampaikan tuntutan secara langsung kepada gubernur dan wakil gubernur. Mereka menyatakan akan menunggu kedatangan wakil gubernur jika benar sedang menuju Kota Padang.
“Berdasarkan hasil konsolidasi kami, kami hanya ingin menyampaikan tuntutan kepada dua orang ini. Kalau memang wagub dari Agam akan menuju Padang, akan kami tunggu,” tegasnya.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Sumbar Maichel Firmansyah menuntut keterbukaan penggunaan APBD Sumbar. Massa menolak penggunaan anggaran daerah untuk renovasi rumah dinas gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, serta kantor gubernur.
“Kami mendesak Pemprov Sumbar membuka transparansi penggunaan APBD kepada publik dalam waktu 1×24 jam,” tegasnya.
Selain isu APBD, mahasiswa yang berasal dari organisasi GMNI dan HMI Sumbar juga mendesak pemerintah bersama aparat penegak hukum menuntaskan dan menutup aktivitas PETI di Sumbar dalam waktu dua minggu. Massa juga meminta percepatan pembangunan hunian tetap serta penyaluran bantuan bagi korban bencana ekologis yang terjadi pada akhir 2025.
Mahasiswa turut mendesak pemerintah fokus memperbaiki ekonomi daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur pascabencana, menekan biaya hidup masyarakat, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka juga meminta 14 anggota DPR RI asal Sumbar lebih aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat pusat.
“Kami mendesak pembatalan RUU Polri yang dinilai mengancam ruang sipil. Mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Massa juga menuntut pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak yang dinilai semakin membebani masyarakat. Hingga pukul 18.00 WIB, mahasiswa masih bertahan di depan Kantor Gubernur meski batas waktu penyampaian pendapat telah berakhir.
Ketegangan kembali meningkat saat aparat meminta massa membubarkan diri. Mahasiswa menutup akses Jalan Sudirman dan melakukan pembakaran di tengah jalan. Polisi segera memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran. Aparat kemudian membentuk barikade anti huru hara, sementara mahasiswa duduk di depan barisan polisi dan menolak mundur. Setelah melakukan diskusi internal, mahasiswa akhirnya sepakat membubarkan diri secara damai pada pukul 19.15 WIB. Polisi kemudian mundur dan kembali ke halaman Kantor Gubernur Sumbar. (Bdr)
