PADANG — Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar bergerak lebih proaktif dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Arahan tersebut disampaikan Vasko saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala OPD di Kantor Bappeda Sumbar, Rabu (13/5/2026).
Menurut Vasko, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya menunggu program dari pemerintah pusat. Daerah harus aktif menyiapkan dukungan, konsep, serta proposal yang matang agar Sumatera Barat mendapat prioritas dalam pelaksanaan program nasional.
“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang erat, kolaborasi multipihak, serta gerak bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kita harus lebih proaktif,” tegasnya.
Ia menilai keterlibatan daerah dalam mendukung PSN dan PKPN menjadi solusi strategis untuk mengakselerasi pembangunan Sumbar. Apalagi, kebutuhan pembangunan di berbagai sektor masih cukup tinggi, sementara kemampuan APBD relatif terbatas.
Vasko juga menekankan bahwa paradigma pembangunan nasional kini telah berubah. Pemerintah pusat, kata dia, lebih memprioritaskan daerah yang siap secara konsep dan administrasi dibanding daerah yang hanya mengandalkan kebutuhan tanpa kesiapan yang jelas.
“Kalau kita ingin lebih banyak program pusat masuk ke Sumbar, maka kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal, mulai dari konsep, skema rancangan dukungan lintas sektor, hingga usulan proposal yang terukur,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, Wagub Sumbar juga meminta OPD memperkuat usulan program nonfisik yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia berharap seluruh perangkat daerah mampu membangun pola kerja yang lebih cepat, adaptif, dan kolaboratif agar peluang memperoleh dukungan program pusat semakin besar pada tahun mendatang.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan, mengatakan Pemprov Sumbar segera membentuk kelompok kerja khusus untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
Menurutnya, setiap program nantinya akan memiliki OPD pengampu utama yang didukung OPD lintas sektor. Pemprov Sumbar juga akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota agar proses perencanaan berjalan terpadu.
“Ini bukan gerakan parsial, tetapi gerakan kolektif dan kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program strategis nasional,” katanya.
Zefnihan menambahkan, sesuai arahan Wakil Gubernur, seluruh rancangan skema kerja dan bentuk dukungan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026. Selanjutnya, proposal usulan akan diajukan ke pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Bappenas untuk memperbesar peluang Sumbar memperoleh program nasional pada 2027.
“Target kita jelas, Mei ini seluruh proposal usulan sudah masuk ke pusat sehingga pada 2027 nanti semakin banyak program nasional yang bisa dibawa ke Sumbar,” ujarnya. (Bdr)
