PADANG — Provinsi Sumatera Barat belum mencapai target Universal Health Coverage meski cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional telah menembus 94,87 persen per 1 Februari 2026. Tingkat keaktifan peserta menjadi kendala utama.
Data tersebut terungkap dalam media gathering yang digelar BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan Padang, Selasa (3/3/2026).
Deputi Wilayah II BPJS Kesehatan, Oktovianus Ramba memaparkan dari total 5.887.418 penduduk Sumbar, sebanyak 5.585.470 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Ia menyebut tingkat keaktifan peserta baru mencapai 72,01 persen. Kondisi ini menghambat pencapaian UHC secara menyeluruh.
“Untuk mencapai UHC penuh, Sumbar membutuhkan tambahan 432.497 peserta aktif dengan dukungan pembiayaan sekitar Rp16,3 miliar per bulan,” ujar Oktovianus.
Oktovianus menjelaskan dinamika kepesertaan pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan memengaruhi tingkat keaktifan peserta.
Total pendaftaran PBI JK tercatat 1.762.437 jiwa. Rinciannya meliputi 1.612.708 peserta existing, 25.862 peserta baru, 14.444 reaktivasi, 69.498 pengalihan dari PBPU Pemda, serta 36.096 pengalihan dari segmen lain.
Dari proses tersebut terjadi penambahan 145.498 jiwa. Di sisi lain, terdapat penonaktifan 143.634 jiwa yang didominasi pembaruan peringkat kesejahteraan keluarga melalui penyesuaian desil.
Pada 2025, penerimaan iuran JKN di Sumbar mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Biaya pelayanan kesehatan menembus Rp4,2 triliun dengan rasio klaim sekitar 300 persen.
Artinya, biaya pelayanan kesehatan mencapai tiga kali lipat dibandingkan penerimaan iuran sepanjang tahun tersebut.
Sepanjang 2025, pemanfaatan layanan kesehatan di Sumbar mencapai rata-rata 47.319 kunjungan per hari atau sekitar 17,2 juta kunjungan dalam setahun.
Hingga 31 Desember 2025, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Sumbar mencapai 576 fasilitas. Puskesmas tercatat 289 unit atau 48,44 persen.
Padang menjadi daerah dengan FKTP terbanyak, yakni 112 fasilitas atau sekitar 19,44 persen dari total keseluruhan.
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan tercatat 85 rumah sakit. Rinciannya terdiri dari 36 rumah sakit pemerintah dan 49 rumah sakit swasta.
Oktovianus menyebut masih terdapat tujuh kabupaten dan kota di Sumbar yang belum memenuhi kriteria UHC. Dari 12 daerah yang telah mencapai UHC, hanya tujuh diproyeksikan mampu mempertahankan status hingga akhir 2026. Lima daerah lain menghadapi tantangan pada aspek keaktifan peserta. “Kami berharap dukungan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kepesertaan aktif melalui optimalisasi segmen peserta dan penguatan komitmen pembiayaan daerah,” tutup Oktovianus. (Bdr)
