PADANG — Wali Kota Padang Fadly Amran mengapresiasi kritik Anggota DPRD Kota Padang terkait penanganan kekeringan di sejumlah wilayah. Ia menilai masukan tersebut sebagai bagian dari kolaborasi pemerintah daerah dalam pemulihan pascabencana.
Fadly Amran menegaskan kritik akan lebih efektif apabila berbasis data valid serta sesuai kondisi lapangan. Pemerintah Kota Padang terus membuka ruang evaluasi guna mempercepat penanganan kekeringan.
Ia menyebut Pemko Padang telah menginisiasi rapat lintas sektor bersama BPBPK serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memetakan persoalan kekeringan di berbagai wilayah.
“Sekitar lima hari lalu Pemko Padang menginisiasi rapat bersama BPBPK serta Pemprov Sumbar untuk memetakan persoalan kekeringan. Saat ini Daerah Irigasi Lubuk Minturun yang menjadi kewenangan kota sudah teraliri air. Sebelumnya saluran kanan Daerah Irigasi Koto Tuo juga telah teraliri,” ujar Fadly Amran.
Pemko Padang juga telah memetakan titik-titik kekeringan secara rinci. Pemerintah menyusun data lokasi berdasarkan nama serta alamat guna mempercepat penanganan.
“Kami sudah mengajukan permohonan dukungan ke BPBPK untuk penanganan titik kekeringan. Tercatat sekitar 264 titik by name by address. Sambil menunggu realisasi, Pemko Padang bersama stakeholder terus melakukan distribusi air bersih,” ujar Fadly Amran.
Ia menyampaikan hingga kini distribusi air bersih telah mencapai sekitar 27 hingga 28 juta meter kubik ke wilayah terdampak kekeringan.
Fadly Amran menegaskan seluruh jajaran pemerintah bersama mitra terkait bekerja dengan intensitas tinggi untuk mengatasi dampak pascabencana hidrometeorologi.
“Kami yakin semua pihak bekerja maksimal. Anggota DPR RI, kementerian melalui balai, pemerintah provinsi, universitas, organisasi masyarakat, relawan memiliki peran sesuai kewenangan. Yang terpenting seluruh pihak memiliki semangat sama untuk segera pulih dari dampak bencana,” ujar Fadly Amran. (Bdr)
