PADANG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bertemu Menteri HAM Natalius Pigai membahas instrumen Hak Asasi Manusia di Istana Gubernur, Jumat (17/10/2025). Pertemuan dihadiri pejabat eselon I dan II Kementerian HAM, KABINDA Sumbar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumbar, serta Kepala OPD Pemprov Sumbar.
Mahyeldi menyampaikan ucapan selamat datang kepada Menteri HAM dan rombongan di Ranah Minang. Ia menyebut kehadiran Natalius Pigai menjadi simbol kemitraan strategis antara Kementerian HAM dan Pemprov Sumbar. Kerja sama ini bertujuan menumbuhkan dan membudayakan nilai HAM di tengah masyarakat. “Kehadiran Bapak Menteri merupakan kehormatan bagi kami,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan sinergi kedua pihak menjadi bagian penting dalam pemajuan P5 HAM, yakni Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Sumbar.
Menurut Mahyeldi, masyarakat Sumbar menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sejalan dengan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.” Falsafah itu menempatkan keadilan dan tanggung jawab sosial sebagai dasar kehidupan bersama. “Ini bukti nyata komitmen Pemprov Sumbar memperkuat nilai HAM di daerah,” katanya.
Ia menilai semangat itu juga terlihat pada kabupaten dan kota di Sumbar yang mendapat predikat Peduli HAM. Tahun sebelumnya, Sumbar menerima penghargaan atas pembinaan pemerintah daerah dalam pemajuan HAM.
Mahyeldi menyebut Pemprov Sumbar rutin melaporkan pelaksanaan Aksi HAM setiap tahun. Tahun 2024, capaian akhirnya mencapai nilai 85,3. “Kami terus berupaya meningkatkan kepedulian HAM,” ucapnya.
Ia mencontohkan, saat aksi demonstrasi besar terjadi di berbagai daerah Indonesia, Sumbar tetap aman tanpa anarkis. “Hak masyarakat menyampaikan aspirasi kami terima dengan musyawarah dan mufakat,” terangnya.
Gubernur mengutip pepatah Minangkabau “duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang” sebagai cerminan pentingnya kebersamaan dalam menyelesaikan masalah. Ia juga menjelaskan, Pemprov Sumbar membentuk Tim Gugus Tugas Bisnis dan HAM. Pada 2024, laporan aksi Bisnis dan HAM meraih nilai 89,5.
“Harapan kami, capaian itu terus meningkat tahun 2025 dengan program yang lebih kolaboratif antara pemerintah dan dunia usaha,” ujarnya. Mahyeldi berharap kebijakan HAM di Sumbar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat fondasi keadilan.
Menteri HAM Natalius Pigai mendukung gagasan Mahyeldi agar prinsip “duduk basamo” diterapkan secara nasional. “Kesulitan terasa berat jika dihadapi sendiri, namun ringan bila dihadapi bersama,” ucap Natalius Pigai.
Ia mengaku menganggap Sumbar sebagai rumah keduanya. “Dulu Ranah Minang rumah ketiga saya, kini rumah kedua,” ujarnya. Natalius memuji keamanan, kerukunan, dan kekuatan budaya Minangkabau. “Masakan Minang enak sekali, dan orang Minang pintar-pintar, banyak yang merancang dasar negara,” ungkapnya.
Natalius menegaskan tiga tugas pemerintah terkait HAM, yakni merevitalisasi aturan HAM, melindungi warga negara, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia meminta seluruh kepala daerah membangun peradaban HAM melalui pikiran, tutur kata, dan tindakan. “Jajaran Kementerian HAM wajib memberi pelayanan terbaik demi penegakan HAM di Indonesia,” tutup Natalius Pigai. (bdr)
