PADANG – Potensi dana perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar). Dana tersebut diharapkan tidak hanya menggerakkan konsumsi, tetapi juga mendorong investasi produktif dan pembangunan infrastruktur jangka panjang.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyoroti potensi tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Senin (2/11). Ia mengapresiasi inisiatif Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang mempertemukan seluruh kepala daerah untuk merumuskan strategi pertumbuhan ekonomi sesuai potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.
Menurut Bima, Sumbar memiliki modal ekonomi besar untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pemerintah daerah perlu mengelola potensi tersebut melalui strategi yang tepat. Daerah juga perlu membangun ekosistem ekonomi yang mampu menggerakkan berbagai sektor tanpa hanya mengandalkan belanja pemerintah.
“Potensi dana rantau ini perlu dimaksimalkan agar memberikan manfaat jangka panjang, termasuk untuk investasi dan infrastruktur. Setiap daerah juga harus mampu mengenali potensinya dan membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi sesuai karakteristik masing-masing,” ujarnya.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mendorong seluruh kabupaten dan kota mempercepat investasi, memperkuat hilirisasi, serta mengoptimalkan sektor unggulan daerah. Langkah tersebut diarahkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi Sumbar setelah bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025.
Mahyeldi menjelaskan, ekonomi Sumbar tumbuh 3,37 persen sepanjang 2025. Bencana hidrometeorologi menyebabkan kerusakan dan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp33,527 triliun. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai sekitar Rp21,45 triliun. Dampaknya cukup besar karena enam daerah terdampak menyumbang sekitar 58,9 persen terhadap perekonomian Sumbar.
Meski menghadapi tekanan akibat bencana, perekonomian Sumbar mulai menunjukkan pemulihan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 tercatat 5,02 persen. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan mencapai 4,54 persen. Secara kumulatif, ekonomi Sumbar tumbuh 4,77 persen pada semester I 2026.
Mahyeldi menilai momentum pemulihan tersebut perlu diperkuat melalui peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi, pengembangan UMKM, konektivitas antarwilayah, percepatan investasi, serta belanja pemerintah yang memiliki daya ungkit ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik atau perencanaan, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin pertumbuhan itu berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, penurunan kemiskinan, dan penguatan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Mahyeldi meminta setiap kabupaten dan kota segera menyusun langkah konkret sesuai potensi dan persoalan daerah masing-masing. Rencana itu harus mencakup penetapan lokasi program, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, serta dukungan lintas pemerintahan.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah nyata untuk memperkuat investasi, meningkatkan produktivitas, mengembangkan hilirisasi, serta mempererat keterhubungan ekonomi antardaerah di Sumbar.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menekankan pentingnya pembangunan ekosistem usaha sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menurutnya, besarnya jumlah UMKM perlu diikuti keterhubungan dengan industri berskala besar. Dengan begitu, pelaku usaha kecil dapat masuk dalam rantai pasok industri dan menikmati pertumbuhan sektor tersebut.
Sonny mencontohkan pengalaman Jepang yang mampu mempertahankan keterlibatan UMKM dalam industri otomotif melalui jaringan pemasok suku cadang dan komponen. Model tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi daerah untuk mengembangkan sektor unggulan melalui penguatan hubungan antarpelaku usaha.
Ia juga menegaskan pentingnya data ekonomi yang akurat melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan dan merumuskan kebijakan yang tepat. Sonny meminta BPS provinsi serta kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dengan kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun langkah percepatan ekonomi.(Bdr)
