PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) siap membantu PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyosialisasikan rencana penertiban dan pengosongan lahan di sepanjang jalur kereta api. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperlancar rencana reaktivasi jalur kereta api di Sumbar.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, mengatakan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan KAI terkait teknis sosialisasi kepada masyarakat. Ia meyakini masyarakat dapat memahami rencana tersebut apabila komunikasi dan penyampaian informasi dilakukan secara baik.
“Prinsipnya, Pemprov Sumbar siap mendukung KAI dalam sosialisasi. Terkait teknis pelaksanaannya nanti akan kita komunikasikan lebih lanjut dengan pihak KAI,” tegas Vasko di Padang, Senin (2/11/2026).
Ia berharap rencana reaktivasi jalur kereta api dapat berjalan sesuai harapan. Menurutnya, keberadaan jalur kereta api yang kembali beroperasi akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Karena itu, sosialisasi perlu dilakukan secara jelas dan terkoordinasi agar masyarakat memahami tujuan serta tahapan pelaksanaannya.
Dukungan tersebut disampaikan Vasko menanggapi permintaan Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin, agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ikut membantu menyosialisasikan penertiban sekitar 6.800 bangunan yang teridentifikasi berpotensi mengganggu ruang bebas jalur kereta api di Sumbar.
Bobby menyampaikan permintaan itu saat pencanangan reaktivasi jalur kereta api Sumbar di Stasiun Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, pada 27 Oktober 2026. Ia menjelaskan, keberadaan bangunan di atas lahan milik KAI menjadi salah satu tantangan dalam mengaktifkan kembali jalur kereta api. Kondisi geografis Sumbar yang berbukit serta potensi bencana alam juga menjadi perhatian.
“Kami mohon bantuan Forkopimda untuk sama-sama melakukan sosialisasi agar tidak ada lagi bangunan-bangunan di sekitar rel kereta api,” ujar Bobby.
Ia menjelaskan, jalur kereta api membutuhkan ruang bebas masing-masing enam meter di sisi kanan dan kiri rel. Dengan demikian, total ruang bebas yang diperlukan mencapai 12 meter. Hasil identifikasi KAI mencatat sekitar 6.800 bangunan berpotensi mengganggu pemenuhan ruang bebas tersebut.
Reaktivasi jalur kereta api Sumbar direncanakan berlangsung secara bertahap. Tahap awal difokuskan pada jalur Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang 15,3 kilometer yang direncanakan mulai dikerjakan pada 2027. Selanjutnya, pengembangan diarahkan menuju Solok dan Sawahlunto, kemudian menghubungkan Padang Panjang dengan Bukittinggi, Payakumbuh, hingga Limbanang di Kabupaten Limapuluh Kota yang berbatasan dengan Riau.
Pencanangan reaktivasi jalur kereta api Sumbar berlangsung di Stasiun Kayu Tanam pada 27 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Donny Oskaria; Pelaksana Tugas Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Rosita; serta sejumlah pejabat pusat dan daerah. (Bdr)
