PADANG — Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan peningkatan signifikan. Di tengah sorotan tingginya angka pengangguran, ekonomi Sumbar justru tumbuh hingga 5,02 persen dibanding capaian tahun 2025 yang berada di angka 3,47 persen.
Capaian tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II sekaligus peluncuran aplikasi Kiat Sumbar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Bank Indonesia Sumbar, Selasa (12/5/2026).
Mahyeldi menyebut peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan di Sumbar.
“Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita meningkat dibandingkan triwulan IV tahun 2025. Tahun 2025 lalu, pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 3,47 persen, sekarang naik menjadi 5,02 persen,” katanya.
Ia mengapresiasi kontribusi kepala daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong aktivitas usaha di berbagai sektor produktif daerah.
Meski demikian, Mahyeldi mengakui angka pengangguran masih menjadi persoalan yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, akan menjadi fokus utama pemerintah daerah ke depan.
“Sekarang Gubernur Sumatera Barat disorot soal pengangguran, disebut nomor tiga tertinggi di Sumatera. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini tidak disebut-sebut lagi,” ujarnya.
Mahyeldi menilai kondisi ekonomi daerah perlu dipahami secara menyeluruh agar masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh mengenai tantangan dan capaian pembangunan di Sumbar.
“Kita akui pengangguran masih menjadi tantangan. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini adalah prestasi luar biasa dan hasil kerja bersama. Ke depan kita akan siasati bagaimana pertumbuhan positif ini dapat menekan angka pengangguran,” katanya.
Ia juga menegaskan pengendalian inflasi menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Sumbar meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga. Aplikasi itu dirancang untuk mempercepat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi pangan antarwilayah di Sumbar.
Mahyeldi menyebut digitalisasi menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat respons pemerintah terhadap perkembangan ekonomi daerah.
“Digitalisasi sekarang menjadi salah satu solusi percepatan. Kita harus mampu merespons perkembangan situasi dengan cepat dan memanfaatkan teknologi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan inflasi Sumbar hingga April 2026 masih berada dalam rentang target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” katanya.
Bank Indonesia juga mengingatkan sejumlah tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah, mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa.
“Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap,” ujar dia.
Ikram turut menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun dari komoditas sawit serta gambir. Kondisi tersebut dinilai positif, namun tetap perlu diantisipasi agar tidak memicu lonjakan inflasi.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” katanya.
Kegiatan HLM TPID Sumbar turut dihadiri para bupati dan wali kota, sekretaris daerah, pimpinan OPD, instansi vertikal, serta anggota TPID kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. (Bdr)
