PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat langkah percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) melalui penguatan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat nagari dan desa. Komitmen itu ditegaskan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam Rapat Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC Provinsi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Selasa (12/5/2026).
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus, kepala daerah kabupaten dan kota, pimpinan rumah sakit, organisasi profesi kesehatan, serta mitra program kesehatan se-Sumatera Barat.
Mahyeldi menegaskan penanganan TBC tidak dapat dilakukan sendiri oleh sektor kesehatan. Pemerintah daerah membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat paling bawah agar penanganan berjalan efektif.
“Kami beserta seluruh jajaran, mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga nagari dan desa, siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penanganan berbagai isu kesehatan,” ujarnya.
Menurut Mahyeldi, peran camat, lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga kader kesehatan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini.
Ia menilai edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat agar warga tidak datang ke fasilitas kesehatan ketika kondisi penyakit sudah memburuk.
“Jangan sampai masyarakat datang ke rumah sakit ketika kondisi sudah parah. Itu yang perlu kita edukasi bersama,” katanya.
Selain penguatan kolaborasi, Mahyeldi juga menyatakan dukungan penuh terhadap Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas Kementerian Kesehatan RI. Program tersebut dinilai mampu memperkuat deteksi dini berbagai penyakit di tengah masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap upaya pemberantasan TBC di Indonesia.
Benjamin menyebut angka kematian akibat TBC di Indonesia masih sangat tinggi. Kondisi itu menjadi tantangan besar yang harus ditangani secara bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
“Dalam satu tahun ada 126 ribu orang meninggal karena TBC. Padahal TBC bisa diobati dan tidak harus berujung kematian. Presiden minta ini ke depan bisa kita tekan,” ujarnya.
Ia menjelaskan Kementerian Kesehatan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan dan layanan pendukung penanganan TBC di berbagai wilayah.
“Ini provinsi ke-24 yang kami datangi. Kami ingin memastikan pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama untuk mengatasi hal ini,” katanya.
Benjamin menambahkan penanganan TBC juga membutuhkan dukungan sektor lain di luar kesehatan. Pemerintah pusat saat ini tengah menyiapkan program renovasi 8.000 rumah bagi masyarakat, termasuk pasien TBC dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, pemerintah pusat juga mengusulkan agar pasien TBC dari keluarga miskin dapat menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu pemenuhan nutrisi selama menjalani pengobatan.
Dalam paparannya, Benjamin mengungkapkan estimasi kasus TBC di Sumbar mencapai sekitar 25 ribu kasus. Namun, baru sekitar 15 ribu kasus yang berhasil ditemukan dan ditangani.
“Artinya masih ada sekitar 10 ribu orang di Sumatera Barat yang belum mendapat penanganan intensif, inilah tantangan kita ke depan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Aklima menyebut estimasi kasus TBC di Sumbar pada 2024 mencapai 25.037 kasus. Dari jumlah tersebut, sekitar 62 persen kasus baru berhasil ditemukan dan diobati.
Ia optimistis pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis dapat mempercepat penemuan kasus TBC yang selama ini belum terdeteksi di tengah masyarakat.
“Masih banyak kasus yang belum ditemukan. Penguatan implementasi Cek Kesehatan Gratis, kami yakini bisa menjadi solusi,” katanya. (Bdr)
