TANAHDATAR – DPRD Tanah Datar menyampaikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2025 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD, Rabu (13/5//2026).
Ketua DPRD Anton Yondra mengatakan berdasarkan hasil pembahasan LKPj maka DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
“Keputusan DPRD terkait rekomendasi LKPj Bupati tahun 2025 tidak dalam bentuk menerima atau menolak, melainkan kritik dan saran serta pemikiran yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan,” ucap Anton.
Juru Bicara DPRD penyampaian rekomendasi Masnefi menyampaikan tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPj sebagian besar belum maksimal, maka dari itu DPRD meminta Pemkab melakukan evaluasi dan tindak lanjut LKPj secara berkala.
Terkait masih banyak aspirasi masyarakat ke DPRD masalah batas wilayah Tanah Datar dengan kabupaten dan kota tetangga, direkomendasikan Pemkab segera menyelesaikan batas wilayah seperti Simawang – Bukik Kanduang, Jaho – Gunuang Padang Panjang dan Lintau – Lipek Kain Provinsi Riau.
Bidang pendidikan masih ada ditemukan sarana dan prasarana sekolah yang tidak layak. DPRD meminta kepada Pemkab untuk melakukan revitalisasi pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
Menyikapi aset-aset sekolah yang belum terdata dengan baik, DPRD meminta Pemkab untuk mendata dan menentukan statusnya agar bisa dimanfaatkan baik oleh masyarakat atau nagari.
Selain itu DPRD juga memberikan rekomendasi terkait peningkatan kedisiplinan ASN baik PNS, PPPK dan PPPKPW, peningkatan kesejahteraan PPPKPW, ASN terlibat pinjol ataupun judol dan berbagai persoalan lainnya.
Sementara itu Bupati Eka Putra mengatakan rangkaian kegiatan ini telah diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penyampaian nota pengantar tentang LKPj Bupati Tahun 2025 dan dilanjutkan pembahasan dengan mitra dan secara internal oleh DPRD serta turun langsung ke tengah masyarakat. (Adri)
