BUKITTINGGI — Sekretaris Daerah Sumbar, Arry Yuswandi, mendorong transformasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa menuju pusat keunggulan pengadaan yang proaktif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia menyampaikan arahan tersebut dalam Rapat Koordinasi UKPBJ se-Sumbar 2026 di Bukittinggi, Rabu (22/04/2026).
Ia menegaskan pengadaan barang dan jasa tidak lagi sebatas proses administratif. Pengadaan menjadi instrumen strategis pembangunan daerah yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu harus menjadi landasan pikir aparatur UKPBJ dalam setiap proses pengadaan,” tegasnya.
Ia menjelaskan arah kebijakan menuntut kualitas belanja pemerintah yang efisien dan adaptif. Pengadaan harus menghasilkan nilai manfaat yang optimal.
Ia menilai tantangan pengadaan semakin kompleks. Keberhasilan tidak hanya diukur dari ketepatan waktu lelang. Keberhasilan juga ditentukan transparansi, akuntabilitas, serta nilai tambah.
“Transformasi menuju UKPBJ Proaktif adalah keharusan. UKPBJ harus hadir sebagai pengarah dan pengawal kualitas belanja daerah,” ujarnya.
Ia menggarisbawahi empat langkah strategis. Langkah meliputi penguatan UKPBJ sejak tahap perencanaan hingga kontrak, pemenuhan kematangan kelembagaan, optimalisasi produk dalam negeri, serta peningkatan profesionalisme SDM.
Ia mengapresiasi capaian UKPBJ Provinsi Sumbar yang telah mencapai level proaktif penuh sejak 2024. Ia mendorong kabupaten dan kota segera menyusul agar standar pengadaan merata.
Ia menginstruksikan penyusunan roadmap penguatan kelembagaan. Ia meminta penguatan kolaborasi lintas pemerintah serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi.
Kepala Biro PBJ Setda Sumbar, Cerry, menyebut rakor menjadi momentum menyatukan persepsi dan memperkuat peran UKPBJ.
“UKPBJ saat ini tidak hanya melaksanakan tender, tetapi juga terlibat sejak tahap perencanaan hingga serah terima. Ini menunjukkan pergeseran menuju sistem yang lebih proaktif,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Sekda menyerahkan penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan 2026 kepada Kota Padang Panjang sebagai terbaik pertama, diikuti Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman. Rakor diharapkan memperkuat integritas serta mendorong pengadaan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. (Bdr)
