Oleh: Agusmardi BAc
Delapan puluh tahun sudah Republik Indonesia berdiri di atas darah, keringat, dan air mata para pejuang kemerdekaan. Namun, semangat nasionalisme yang dulu menyatukan, kini mulai tergerus oleh kepentingan pragmatis dan ambisi pribadi segelintir elite negeri.
Demokrasi yang diharapkan menjadi alat rakyat untuk berdaulat, perlahan berubah menjadi panggung sandiwara. Sistem kepartaian, yang semestinya mencerminkan aspirasi masyarakat, malah menjelma menjadi alat transaksi kekuasaan.
Kita menyaksikan dengan getir bagaimana perilaku sebagian pejabat negara telah menyimpang jauh dari nilai-nilai kejujuran dan pengabdian. Mereka hadir bukan sebagai pelayan rakyat, tapi sebagai pewaris tahta yang sibuk memperkaya diri dan kelompoknya.
Padahal, para pendiri bangsa merancang republik ini bukan sekadar untuk mengganti penjajahan asing dengan penjajahan dari anak bangsa sendiri. Mereka bermimpi tentang Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat, bukan negeri yang dikendalikan oleh segelintir oligarki.
Ketika demokrasi dibajak oleh kapitalisme, maka suara rakyat pun tenggelam dalam gelombang kekuasaan yang digerakkan oleh uang. Pemilu menjadi ritual formal, bukan proses substantif untuk menghadirkan pemimpin yang berintegritas.
Kita merindukan sosok negarawan bukan sekadar politisi. Mereka yang berbicara atas nama nurani, bukan partai; yang bekerja demi masa depan rakyat, bukan demi kursi atau jabatan. Namun kini, sosok seperti itu semakin langka, menjadi suara di tengah riuhnya kepalsuan.
Negeri ini tengah berada di simpang jalan. Simbiosis antara kekuasaan dan uang membuat penyakit korupsi bukan lagi sekadar tindakan, tapi sudah menjadi budaya yang diwariskan dari satu rezim ke rezim berikutnya.
Apakah kita hanya akan diam? Tidak! Nasionalisme sejati menuntut kita untuk bersikap, bukan sekadar berteriak di hari kemerdekaan. Kita tidak boleh lelah mencintai negeri ini, meski seringkali dikhianati oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Nasionalisme bukan jargon yang dijual saat kampanye, bukan pula atribut yang dikenakan saat upacara. Ia adalah sikap hidup—ketika seseorang memilih jujur di tengah kebohongan, memilih melayani di tengah kerakusan, dan memilih berkorban di tengah budaya menghisap.
Masih ada harapan. Masih ada anak bangsa yang menjunjung tinggi integritas dan cita-cita kemerdekaan. Mereka bekerja dalam diam, membangun dari bawah, dan menolak tunduk pada sistem yang korup.
Mari kita beri ruang bagi mereka yang masih punya nurani. Republikan sejati adalah mereka yang menjadikan rakyat sebagai pusat dari setiap keputusan. Yang sadar bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hadiah.
Kemerdekaan tidak akan berarti jika rakyat tetap terjajah oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan kebohongan. Maka tugas kita hari ini adalah menjaga agar api perjuangan itu tidak padam—bahkan harus menyala lebih terang di tengah kegelapan zaman.
Mengkritik bukan berarti membenci negeri ini. Justru karena kita mencintainya, kita tak ingin melihatnya runtuh dalam kebusukan yang dibuat oleh tangan-tangan pengkhianat bangsa.
Mari jadikan HUT RI ke-80 ini sebagai momen refleksi. Bukan sekadar pesta seremonial, tetapi waktu untuk bertanya pada diri sendiri: sudahkah kita layak menyandang gelar sebagai anak bangsa yang merdeka?
Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Semoga negeri ini kembali menemukan jalan lurusnya. Mari jaga Indonesia, dengan hati yang jernih, nurani yang hidup, dan semangat kebangsaan yang tak pernah padam. Merdeka!. (*)
