Oleh : Dr. Elinda Rizkasari,S.Pd.,M.Pd
Dosen prodi PGSD Unisri Surakarta
SURAKARTA – Pada tahun 2025 perkembangan dunia pendidikan mengalami perubahan yang signifikan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan terbaru. Dari sebelumnya Kementrian Pendidikan Dasar yang masih menginduk dibawah Kemendikbudristekdikti, kini di era pemerintahan Prabowo Subianto dibagi menjadi dua yaitu Kementrian Perguruan Tinggi dan Kemendikdasmen.
Dengan dipecahnya Kemendikbudristekdikti menjadi dua mempunyai tujuan supaya arah kebijakan bisa lebih berfocus pada setiap komponen struktur jenjang Pendidikan. Meskipun sudah dipecah menjadi dua, tetapi ternyata masalah pada dunia Pendidikan masih menyisakan masalah yang klasik yang hingga kini masih menjadi kendala hal yang besar.
Salah satu hambatan serta tantangan terbesar dalam dunia Pendidikan dengan Letak Geografis yang memiliki banyak pulau serta Laut adalah keterbatasan fasilitas dan Sumber daya. Ketimpangan fasilitas antara fasilitas Pendidikan diperkotaan dengan daerah pelosok pedesaan ternyata sangat berbanding terbalik.
Masalah ini didukung dari data Kemendikbudristek, pada tahun 2023 terdapat 1.222.064 ruang kelas yang rusak. Jumlah tersebut merupakan 86% dari total 1.413.523 ruang kelas yang tercatat. Artinya, hanya 14% ruang kelas yang dalam kondisi baik di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, terutama untuk sekolah di daerah terpencil, masih menjadi masalah yang tidak teratasi di Indonesia.
Salah satu contohnya adalah di daerah terpencil seperti Meulingge, Rinon, Lapeng, dan Ulee Paya, banyak anak anak yang putus sekolah karena sulit untuk menjangkau Sekolah Menengah Atas (SMA) yang harus melewati gunung dalam waktu 2 jam jika kondisi jalan kurang bagus. Contoh tambahan dapat ditemukan di SDN Jampang 02, yang terletak di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.
Tidak ada plafon di ruang kelas, lantainya bergelombang, dan kayu penyangga mulai rusak. Karena permohonan perbaikan bangunan belum mendapat respons dari pemerintah, sekolah harus tetap melakukan kelas di ruang tersebut.
Hal ini berbeda jauh dengan kondisi sekolahan di Perkotaan, Di wilayah perkotaan sekolah-sekolah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga.
Sedangkan factor yang lain di antaranya seperti Fasilitas perkotaan cenderung lebih memadai dibandingkan pedesaan karena beberapa alasan: Kepadatan Penduduk Kota memiliki populasi yang lebih padat dibandingkan pedesaan, sehingga ada lebih banyak penduduk yang menggunakan fasilitas umum seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan.
Kemudian masalah yang lain adalah kesenjangan Sumber Daya atau tenaga pendidik yaitu Guru. Salah satu faktor yang memperburuk masalah ini adalah kekurangan guru berkualitas di daerah terpencil. Banyak sekolah di daerah pedesaan menghadapi kesulitan untuk menggaji guru, terutama karena kondisi kerja yang sulit dan kurangnya fasilitas.
Siswa di daerah pedesaan sering tertinggal dalam hal akademik, menambah perbedaan antara kualitas pendidikan di perkotaan dan pedesaan. Guru yang ditempatkan di daerah terpencil sering menghadapi kurangnya pelatihan dan dukungan, sehingga sulit bagi mereka untuk memberikan pendidikan yang efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Masalah ini didukung data dari penelitian Prima Trisna Aji (2023) yang menunjukkan masalah kesenjangan Guru Perkotaan dan pedesaan yaitu Jumlah Guru yang lebih banyak di Perkotaan daripada di Pedesaan, hal ini dikarenakan akses tranportasi yang sulit untuk menuju ke pedesaan pelosok.
Kemudian dari penelitian masalah selanjutnya adalah Rendahnya minat guru mengajar di desa disebabkan oleh minimnya akses transportasi dan fasilitas sekolah yang buruk, Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di desa menyebabkan perkembangan pendidikan di desa berjalan lambat dan terjadinya Kesenjangan pendidikan antara kota dan desa dapat memperburuk kesenjangan ekonomi antara wilayah kota dan desa.
Menurut saya Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan Untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antara kota dan desa, diperlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan di wilayah pedesaan untuk tujuan meningkatkan fasilitas pendidikan, transportasi, dan pelatihan guru.
Selain itu, guru harus diberikan insentif yang menarik untuk mengajar di pedesaan. Insentif seperti upah yang lebih besar dan akses ke pelatihan profesional sangat penting. Upaya yang luas dan berkolaborasi diharapkan dapat mengurangi perbedaan pendidikan antara kota dan desa, sehingga setiap orang dapat memperoleh akses pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh masyarakat tanpa memandang wilayah tempat tinggalnya.
Kemudian mengadakan Forum Group Discusion antara Pihak pemangku Kebijakan dari Pemerintah dengan para ahli mencakup hal Peningkatan alokasi anggaran pendidikan untuk wilayah pedesaan, Peningkatan fasilitas pendidikan di pedesaan, Peningkatan aksesibilitas transportasi di pedesaan, Peningkatan insentif yang menarik bagi guru untuk mengajar di pedesaan, Melakukan pelatihan profesional bagi guru di pedesaan dan Mengeluarkan program untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antara desa dan kota. Setelah mengadakan FGD, hasilnya akan diimplementasi oleh Pemerintah yang menggandeng pihak terkait yang diimplementasikan diseluruh Indonesia. (*)
Comment