PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibawah kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldy terus menunjukan prestasi yang patut dibanggakan. Buktinya, secara berturut-turut pertumbuhan ekonomi (PE) dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Sumbar terus meningkat.
Pada tahun 2023 ini, pertumbuhan ekonomi Sumbar berhasil mencapai 4,79 persen dari target 4,57 persen. Diakui, kenaikan itu cukup signifikan, mengingat di awal Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy menjabat pertumbuhan ekonomi Sumbar minus.
Angka minus itu karena Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19. Saat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Sumbar triwulan II tahun 2020 yang tercatat minus 4,92 persen.
Secara perlahan angka itu terus naik, pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,29 persen. Pada 2022 kembali mengalami kenaikan, mencapa 4,39 persen jauh dari target yang dipatok pada angka 3,40 persen.
“Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi kita terus tumbuh. Berangkat dari minung kini sudah berda pada angka 4,79. Angka ini jauh melampaui target yakni 4,57 persen. Pencapaian ini juga melampuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 4,6 persen dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebesar 4,76 persen,” ungkap Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, kemarin.
Pertumbuhan ekonomi ini berhasil diraih didorong oleh meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat. Hal ini berkat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Sumbar di berbagai sektor yang berdampak langsung kepada masyarakat. Baik itu pertanian, pariwisata, industri, UMKM.
Besarnya APBD yang dialokasikan untuk sektor pertanian mencapai 10 persen, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Pada tahun 2023 berdampak tingginya Nilai Tukar Petani (NTP).
Di mana NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. Pada tahun 2023 ini, NTP mencapau sebesar 113,32, naik sebesar 1,53 persen. NTP ini berdasarkan sub sektor tanaman pangan, tanaman holtikultura, perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan.
“Kemudian melalui program perhutanan sosial juga berdampak peningkatan pendapatan petani hutan. Di mana, tahun 2023 lalu, pendapatan petani hutan mencapai Rp2.319.511, meningkat Rp341.144 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.978.657,” terangnya.
Di sektor pertanian pada tahun 2023 juga terjadi peningkatan luas panen seluas 296.492 hektar meningkat dibandingkan tahun 2022 yang luas panennya 271.883. Selain itu, tahun 2023 juga terjadi peningkatan produksi padi 1.457.502 ton GKG dibandingkan tahun 2022 1.373.532 ton GKG.
Di sektor pariwisata, melalui program kunjungan wisatawan ke Sumbar bertajuk Visit Beautiful West Sumatera dengan kunjungan wisatawan mencapai 8 juta wisatawan tahun 2023.
Program itu ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2023. Termasuk banyaknya penyelenggaraan event-event nasional di daerah ini, yang berdampak besarnya perputaran uang di daerah ini.
Termasuk juga hadirnya desa-desa wisata di nagari-nagari yang mulai dilirik wisatawan juga ikut memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Pemprov Sumbar mendorong setiap kegiatan-kegiatan rapat dan event-event yang dilaksanakan pemerintah daerah dilaksanakan di desa wisata dan nagari-nagari.
Dengan hadirnya desa wisata di nagari-nagari ini berdampak terjadinya pemerataan distribusi perputaran ekonomi hingga ke tingkat nagari.
Di sektor industri, program hilirasi dan ekspor komoditi Sumbar juga ikut memberikan dampak pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di sektor UMKM juga mengalami kebangkitan. Hal ini tidak terlepas dari program unggulan (progul) memfasilitasi tumbuhnya 100 ribu milenial entrepreneur dan woman entrepreneur.
“Progul 100 ribu milenial tersebut tersebar pada beberapa sektor, baik pertanian, peternakan, perikanan, industry, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif dan sektor potensial lainnya,” tambahnya.
Realisasinya tahun 2023 sudah mencapai 108.947 entreprenenur. Yang terdiri dari Women Entrepreneur (9.314), Milenial Entrepreneur (93.602), Ekonomi Kreatif (6.474), SMK Prenenur (458), Fasilitas Alat/Permodalan (672) dan Fasilitas Izin Berusaha (3.216).
Selain pertumbuhan ekonomi, beberapa indikator lainnya dalam pencapaian makro pembangunan yakni, investasi.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumbar, Adib Alfikri mengungkapkan, data realisasi investasi untuk Triwulan III Tahun 2023 yaitu periode Januari–September 2023, berhasil mencapai realisasi investasi sebesar Rp7.211.934.480.000.
Kontribusinya terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai US$.67.092,60 atau Rp992.970.480.000 atau sebesar 13,77%. Sementara, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp3.411.564.000.000 atau sebesar 47,30 persen.
Pada periode Triwulan II Tahun 2023 lalu ditambahkan dengan Realisasi Investasi dari Proyek UMK Mikro dan Kecil Rp2.807.400.000.000 atau sebesar 38,93%. Realsiasi investasi ini berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 7.130 orang.
Pencapaian investasi ini tidak terlepas dari promosi potensi investasi di Sumbar yang dilaksanakan dalam berbagai forum pertemuan bisnis dan investor. Termasuk peningkatan pelayanan dalam perizinan dan regulasi-regulasi yang memberikan jaminan keamanan dan kemudahan dalam berinvestasi.
Indikator lainnya dalam mengukur pencapaikan makro pembangunan yakni, tingkat inflasi. Pada tahun 2023 lalu, hingga November, Pemprov Sumbar juga berhasil mengendalikan inflasi menjadi 3,14. Angka inflasi ini naik dibandingkan inflasi nasional 2,86.
“Kita terus berkomitmen memacu laju pertumbuhan permbangunan dan ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan yang juga terus kita optimalkan. Pada 2023 sebanyak Rp1,6 triliun dana APBD Sumbar dialokasikan pada program yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan di Sumatera Barat,” tuturnya lagi.
Selain itu, Mahyeldi juga menyampaikan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Sumbar dalam tiga tahun terakhir (2020-2022) menunjukkan tren peningkatan yang stabil.
“Pada 2020 tercatat senilai Rp43,82 juta, pada 2021 menjadi Rp45,35 juta, dan pada 2022 mencapai Rp50,59 juta. Tercatat, hampir semua lapangan usaha mengalami peningkatan PDRB pada 2023. Di mana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi yang tertinggi dengan angka 21,20 persen,” kata Mahyeldi.
Sementara, indikator kinerja pelayanan publik Pemprov Sumbar pada tahun 2023 lalu, berhasil meraih nilai yang membanggakan, yakni, 91,71, dengan kategori A. Atas pencapaian ini menempatkan Sumbar meraih peringkat 6 dari 38 Provinsi se-Indonesia.
Prestasi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2022, yang meraih nilai 82,60, dengan kategori B, yang menempatkan Sumbar meriah peringkat 15 dari 34 Provinsi se-Indonesia.(ADV)
