PADANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menunjuk Fernando Jongguran Simanjuntak, SSt. Pi, M. si sebagai Pj Bupati Mentawai. Berbekal pengalaman selama 14 tahun di bidang budi daya perikanan membuatnya optimis dapat membantu pembangunan di Kepulauan Mentawai.
Hari ini Rabu (23/5/2023) Pj Bupati Mentawai bakal dilantik oleh Gubernur Mahyeldi di Auditorium Gubernuran Sumbar. Pj Bupati Mentawai yang ditunjuk tersebut adalah Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT).
“Saya bersyukur nanti dapat berbuat untuk masyarakat Mentawai. Pertama saya akan melanjutkan rencana dan pembangunan yang sudah berjalan dan digagas oleh penjabat bupati sebelumnya,”sebut Fernando Jongguran Simanjuntak yang biasa disapa Nando tersebut dihubungi di Padang.
Dikatakannya, dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Mentawai nanti dirinya akan berkoordinasi dengan semua elemen pemerintahan. Seperti DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda). Sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal.
Meski begitu ada tugas penting yang harus dilanjutkannya, pertama penanganan stunting. Penanganan stunting adalah amanah dari pemerintah pusat yang harus dituntaskan bersama.
Kemudian pengentasan kemiskinan ekstrim. Karena pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrim harus tuntas hingga 2024. Selanjutnya melanjutkan program keluar dari status darah terisolir.
Fernando mengakui tidak begitu mengenal Kepulauan Mentawai secara dekat. Hanya saja selama ini dirinya punya pengalaman di daerah kepulauan. Seperti di Nias, Sumatera Utara dan Simeulue, Aceh.
Berbekal pengalaman itu, dirinya dapat memahami kondisi dan persoalan yang dihadapi oleh daerah-daerah kepuluan. Dengan itu, dapat mendeteksi dengan cepat apa yang menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan.
“Kalau kenal, saya tidak begitu dekat dengan Mentawai. Setidaknya pengalaman saya bertugas di daerah kepulauan bisa membantu saya untuk menjalankan tugas di Mentawai,”ujarnya.
Menurutnya, dari banyak persoalan pembangunan di daerah kepulauan, yang paling utama adalam mengatasi tingginya biaya transportasi antar pulau. Sehingga menjadikan daya saing produk lokal menjadi lemah.
Tingginya biaya transportasi juga membuat daerah sulit berkembang. Karena arus keluar dan masuk barang tidak lancar. Untuk itu, diperlukan penanganan agar bisa mengurangi tingginya biaya transportasi tersebut.
“Ini yang harus kita lakukan, agar produk masyarakat memiliki daya saing. Bagaimana bisa memangkas biaya tinggi. Kemudian berdampak dengan peningkatan perekonomian masyarakat,”harapnya.
Hormati Proses Hukum
Fernando juga menegskan akan menghormati proses hukum terkait dugaan kasus korupsi di Dinas Pekerjaan Umum Kepulaian Mentawai.
“Karena itu sudah masuk ranah hukum, maka kita akan menghormati proses hukum yang berjalan,”ujarnya.
Diketahui, Kepolisian Daerah (Polda) melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus menetapkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Mentawai EF sebagai tersangka kasus korupsi senilai Rp 5,2 miliar.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar AKBP Alfian Nurnas di Padang, mengatakan ada tiga tersangka yang ditetapkan yakni EF, FN dan MD.
Dugaan kasus korupsi ini terkait proyek swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan serta pembangunan jalan non status Desa Saumanya di Dinas PUPR Mentawai tahun 2020.(Bdr)
Comment