BUKITTINGGI — Memilih Erman Safar-Marfendi di Pilkada Kota Bukittinggi 9 Desember 2020, sama artinya masyarakat Bukittinggi telah mengembalikan harapan dan kebaikan bagi ekonomi mereka dari yang telah terpuruk ke yang lebih baik lagi.
Setidaknya demikian dapat ditarik kesimpulan atas pernyataan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukittinggi, Erman Safar-Marfendi pada debat kandidat yang digelar KPU di salah satu hotel Bukittinggi, Sabtu malam (14/11/2020).
Meningkatkan ekonomi masyarakat Bukittinggi merupakan tujuan dari Erman Safar-Marfendi, maju sebagai wali kota dan wakil wali kota Bukittinggi lima tahun ke depan.
“Sesuai dengan visi dan misi Erman Safar-Marfendi adalah Bukittinggi Hebat, inovatif dan Bukittinggi yang mampu berdaya saing, di mana seluruh program yang dibuat dibungkus dengan berlandasan adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah,” katanya.
Ia menyampaikan, tujuan maju jadi wali kota dan wakil wali kota Bukittinggi paling utama dan diprioritaskan adalah hebat dalam sektor ekonomi kerakyatan.
Selain itu, kata dia, Bukittinggi hebat dalam sektor pendidikan, kesehatan, hebat dalam sektor pariwisataan seni budaya dan olahraga, hebat dalam sektor tata kelola pemerintahan.
“Dengan program yang Erman Safar-Marfendi buat akan mampu membuat perubahan yang signifikan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, khususnya untuk masyarakat Bukittinggi,” katanya.
Dia mengatakan, membangun bangunan fisik di Kota Bukittinggi dari satu meter menjadi 10 meter serta seterusnya, sangat mudah dilakukan.
“Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan tadinya pendapatan dari Rp2 juta menjadi Rp4 juta, kami Erman Safar-Marfendi ahlinya,” ucapnya.
Disampaikan, terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Bukittinggi, seluruh kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat akan dicabut.
“Salah satu kebijakan yang merugikan masyarakat yaitu aturan perberlakuan pada sewa toko di pasar akan dikembalikan menjadi retribusi. Bahkan kebijakan mengratiskan retribusi pasar selama satu tahun diberlakukan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, mencabut peraturan tidak berpihak kepada masyarakat sangat mudah dilakukan, apalagi maju menjadi wali kota dan walik wali kota didukung tiga partai besar yaitu Gerindra, PKS dan Golkar.
“Di DPRD, tiga partai koalisi dengan nama Bukittinggi Hebat telah memiliki sekitar 52 persen kursi. Artinya, terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, peraturan yang tidak berpihak kepada masyarakat sangat mudah dicabut,” tegasnya.(amr)
