PADANG – Momentum memperingati HUT ke 75 kemerdekaan RI, pemerintah melalui Kementrian Perhubungan juga mengevaluasi sarana-prasarana transportasi. Sebagai salah satu sarana merajut keberagaman, ternyata sarana dan prasarana transportasi belum optimal.
Hal itu terungkap dari Webinar episode 3 yang dilaksanakan Kementrian Perhubungan, Rabu (19/08/2020) dengan tema Transportasi Untuk Merajut Keberagaman. Setelah sebelumnya juga digelar webinar, episode satu dan dua dengan tema angkutan Kereta Api dan Angkutan Udara.
Webinar tersebut menghadirkan narasumber Mentri Perhubungan, Budy Karya Sumadi dan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Di Sumbar, peserta webinar menghadirnya seluruh stakholder terkait perhubungan, yakni pengusaha angkutan dan pelaku transportasi lainnya.
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Wilayah III Sumatera Barat, Deny Kusdyana mengatakan kegiatan tersebut digelar ingin mengetahui sejauh mana capaian transportasi, selama 75 tahun kemerdekaan.
Diakui Deny, transportasi sebagai alat pemersatu keberagaman suku bangsa di Indonesia, masih banyak sarana prasarana yang belum optimal. Seperti, angkutan umum yang nyaman, jumlahnya terbatas sehingga penumpang bertumpuk diatap armada. Begitu juga dengan penyebrangan, perahu yang digunakan sangat tradisional. Tidak mencerminkan keselamatan.
“Dengan itu, kita ingin menyampaikan pada masyarakat, bahwa pemerintah tidak diam. Pemerintah terus bekerja,”ujarnya.
Dikatakannya, ke depan khusus transportasi darat. Pemerintah akan meningkatkan pelayanan transportasi umum. Bahkan, BPTD mendorong Sumbar untuk menjalankan angkutan umum berbasih Buy The Service, (BTS) yang saat ini digagas Kementrian Perhubungan. Ada 5 kota yang menjadi percontohan. Tahun 2020 ini sedang dilakukan ujicoba di kota; Medan, Palembang, Solo, Yogyakarta, dan Denpasar.
BTS ini konsepnya, angkutan umum yang menjalankan operasional akan dibeli penuh oleh pemerintah. Armadanya dimiliki oleh perorangan atau konsorsium. Sehingga pelayanan angkutangan akan lebih terjamin kenyamanannya.
“Kalau Sumbar saat ini di Kota Padang ada Trans Padang. Konsepnya masih subsidi. Sementara BTS tidak, tapi membeli penuh operasionalnya. Pemerintah bayar pada pemilik armada. Sehingga kita bisa jamin standar pelayanan yang diberikan. Untuk itu kita dorong, daerah bisa menyiapkan ke arah sistem BTS,”ungkapnya.
Dengan itu nantinya, masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi akan berkurang. Beralih menggunakan kendaraan umum. Dampaknya, kemacetan akan berkurang, pelayanan angkutan menjadi meningkat, aman dan nyaman.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Heri Nofiardi mengatakan dengan evaluasi sarana transportasi darat pada momentum HUT RI diharapkan operator angkutan dapat memahami adanya kewajiban baru. Tidaknya hanya menjamin keselamatan namun juga menjamin kesehatan, sesuai dengan protokol kesehatan covid-19.
“Dengan wabah covid-19 yang belum jelas kapan berakhirnya, sementara masyarakat kita khususnya pengusaha angkutan, mau tidak mau harus beroperasional. Mereka butuh petunjuk operasional, sehingga tidak melanggar protokol covid,”ujarnya.(Bdr)
Komentar