PADANG – Gubernur Irwan Prayitno pertanyakan kapasitas Andre Rosiade menyampaikan hak interpelasi. Karena hak itu harusnya disampaikan anggota DPRD Sumbar.
“Andre bicara pengawasan itu sebagai siapa, dia itu anggota DPR RI. Jadi dia harusnya mengawasi mentri, bukan saya gubernur,”sebut Irwan Selasa (17/12/2019) menyikapi sejumlah komentar Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade.
Menyikapi, hak interpelasi yang digulir Irwan mengatakan itu bukan hal istimewa. Itu adalah hal biasa sebagai hak DPRD.
Interpelasi amanatnya secara konstitusi anggota DPRD hak anggota DPRD. Sebagai esksekutif Pemprov Sumbar menerima dengan senang hati interpelasi. Karena itu Suatu amanat dan tanggungjawab.
“Nanti kita jawab, yang tidak tahu diberi tahu, tidak ada yang istimewa. Suatau yang tidak luar biasa. Karena kegiatan amanat konstitusi, bagi di DPRD,”katanya.
Disebutkannya, keberangkatannya ke luar negeri adalah sudah mendapatkan izin dari Metri Dalam Negeri. Bahkan dirinya harus mengantongi tiga izin untuk dapat berangkat. Pertama dari Kementrian Dalam Negeri, Sekneg dan Mentri Luar Negeri.
“Aneh saja saya ditegus gubernur terkait ke luar negeri. Yang memberikan izin pergi juga Mendagri,”ujarnya.
Disampaikanya, apa yang dilakukannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena tidak bisa hanya berharap dari APBD.
Menurutnya, bisa dicek di APBD kabupaten/kota. PAD hanya 6 persen. APBD yang 94 persen sudah punya judul.
Sementara belanja pegawai yang ada di APBD hanya menumbuhkan konsumsi rumah tangga. Menggerakan ekonomi tidak cukup. Tidak bisa dangan uang yang ada. Untuk itu kepala daerah yang berjanji kampanye, tidak mungkin mensejahterakan masyarakat kabupaten/kota yang dipilih. Di Sumbar khususnya dengan hanya APBD Kota/kob dipilih.
“APBD diutak atik udah mentok,”ujarnya.
Bahkan katanya, ada dinas pertanian yang anggarannya hanya Rp10 miliar bahkan dibawah Rp1 miliar. “Bagaimana membangun. Penduduk ratusan ribu orang,”katanya.
Menurutnya, solusinya kepala daerah harus mencari investor. Uang yang bisa masuk ke daerahnya. Baik melalui kejasama, perdagangan, pariwisata dan investasi. Dengan itu uang masuk, bergulir, pertumbuhan ekonomi naik. Pengangguran berkurang, pendapatan masyarakat bertambah.
Menurutnya, hasilnya bukan tidak ada hasilnya. Buktinya, tingkat hunian hotel meningkat. Di Bukittingi 90 persen, jauh diatas Jakarta yang berada diangka 50 persen, Riau 40 perse.
“Itu karena upaya promosi,”ujarnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Sumbar, Maswar Dedi mengatakan, terhitung September 2019 mencapai 98,22 persen dari target. Pada 2019 Sumbar menargetkan investasi PMD dan PMA mencapai Rp4,3 triliun realisasi Rp4,2 triliun.
Dengan rincian realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) realisasi 78,08 persen. Dengan target Rp2,7 triliun, realisasi Rp2,1 triliun lebih.
Sementara penanaman modal asing (PMA) melebihi target, yakni 118,52. Dengan realisasi 142 juta Dolar Amerika dari target 120 juta Dolar Amerika.
“Jadi nilai investasi kita melebihi target, hingga September 2019,”sebut Maswar Dedi. (Bdr)
Comment