PADANG – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengumpulkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), serta aparat penegak hukum dalam Focus Group Discussion (FGD) di Istana Gubernur, Selasa (4/8/2026). Pertemuan itu membahas langkah terpadu menghadapi penyalahgunaan narkotika, isu LGBT, dan berbagai persoalan sosial di Sumbar.
Mahyeldi mengatakan informasi dari BNNP menunjukkan Sumbar tidak lagi hanya menjadi jalur peredaran narkotika. Daerah ini mulai menunjukkan indikasi sebagai lokasi produksi narkoba sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius.
“Selama ini kita mengira Sumatera Barat hanya menjadi daerah perlintasan. Namun dari informasi yang kami terima dari BNNP, ada indikasi narkoba juga diproduksi di daerah ini. Artinya persoalannya jauh lebih serius dan harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, penanganan persoalan tersebut tidak cukup mengandalkan penegakan hukum. Upaya pencegahan harus diperkuat melalui sinergi keluarga, sekolah, pemerintahan nagari, serta seluruh elemen masyarakat. Pemprov Sumbar juga telah menginstruksikan Dinas Pendidikan memperketat pengawasan terhadap aktivitas pihak luar yang masuk ke lingkungan sekolah.
“Kita ingin semua sekolah benar-benar terlindungi. Siapa yang masuk ke sekolah harus diketahui dengan jelas. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin agar generasi muda kita tidak menjadi sasaran berbagai pengaruh negatif,” katanya.
Mahyeldi juga menegaskan nagari dan lembaga adat harus menjadi garda terdepan dalam mendeteksi berbagai persoalan sosial, mulai dari penyalahgunaan narkoba, judi daring, hingga persoalan sosial lainnya. Selain itu, hasil screening terhadap sekitar 12 ribu peserta didik baru tingkat SMA yang menunjukkan sekitar 21 persen pernah mengalami kekerasan akan menjadi dasar penyusunan program pendampingan bersama guru bimbingan konseling, tenaga kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak. Terkait isu LGBT, pemerintah akan mengedepankan pendekatan pendampingan melalui layanan psikologis, kesehatan, dan kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait.
“Nagari harus menjadi benteng pertama. Dengan deteksi sejak dini, berbagai persoalan dapat segera ditangani secara cepat, tepat, dan melibatkan seluruh unsur yang berwenang,” tegas Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid menyampaikan prevalensi penyalahgunaan narkoba secara nasional meningkat dari 1,73 persen menjadi 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta jiwa. Di Sumbar diperkirakan terdapat sekitar 63 ribu penyalahguna narkoba. Mayoritas pertama kali mengenal narkoba melalui lingkungan pergaulan pada usia produktif 15 hingga 24 tahun. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat pencegahan melalui keluarga dan sekolah karena kapasitas rehabilitasi masih terbatas.
Kepala Badan Intelijen Daerah Sumbar Achmad Dailimy menilai jaringan peredaran narkotika terus berkembang sehingga membutuhkan penguatan operasi terpadu lintas instansi, terutama di jalur masuk dari Riau dan Jambi. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar Wedy Mahadi menambahkan, sepanjang Januari hingga Juli 2026 pihaknya mengungkap berbagai kasus dengan barang bukti hampir satu ton ganja, lebih dari 42 kilogram sabu, serta ratusan butir ekstasi. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Dedie Tri Hariyadi juga menekankan pentingnya memperkuat rehabilitasi penyalahguna narkoba dan ketahanan keluarga sebagai benteng utama pencegahan.
FGD tersebut menghasilkan komitmen bersama seluruh unsur Forkopimda untuk memperkuat kolaborasi melalui peningkatan deteksi dini di tingkat nagari, penguatan edukasi di lingkungan pendidikan, optimalisasi layanan rehabilitasi, penegakan hukum terhadap jaringan narkotika, serta penyusunan langkah terpadu menghadapi berbagai ancaman sosial dan keamanan di Sumbar. (Bdr)
