PADANG — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengembangkan Program SINERGI ASN sebagai sebuah inovasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) yang mengintegrasikan kebutuhan organisasi dengan rencana pengembangan kompetensi individu.
Inovasi yang digagas Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD Sumbar, Hasma Wiwi, S.STP., M.M., tersebut merupakan Aksi Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VII Tahun 2026. Program SINERGI ASN diarahkan untuk memperkuat perencanaan pengembangan kompetensi ASN agar lebih terukur, berbasis kebutuhan organisasi, dan mendukung pencapaian kinerja.
Melalui inovasi ini, kebutuhan pengembangan kompetensi tidak lagi hanya didasarkan pada usulan pelatihan bagi pegawai. Prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan strategis organisasi, pemetaan kompetensi yang diperlukan, identifikasi ASN yang membutuhkan pengembangan, hingga penyusunan rencana pengembangan individu.
Dengan pendekatan tersebut, Human Capital Development Plan (HCDP) sebagai perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi organisasi dihubungkan dengan Individual Development Plan (IDP) sebagai rencana pengembangan kompetensi masing-masing ASN.
Program SINERGI ASN mensyaratkan kompetensi ASN harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebutuhan organisasi. Karena itu, kompetensi yang diperlukan perlu dipetakan terlebih dahulu untuk efektivitas dalam mencapai sasaran organisasi.
“Peta kebutuhan tersebut, kemudian diarahkan kepada ASN yang membutuhkan pengembangan diri. Tujuannya adalah agar kompetensi yang diperoleh relevan dengan kebutuhan organisasi,” jelas Wiwi di Padang, Jum’at (18/9/2026).
Implementasi SINERGI ASN dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya BPSDM, Bappeda, Biro Organisasi, serta perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar. BKD juga menyiapkan instrumen identifikasi dan pemetaan kebutuhan kompetensi yang disertai sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola kepegawaian perangkat daerah.
“Inovasi ini akan kita terapkan secara bertahap, sembari melakukan penyempurnaan instrumen-instrumen teknisnya,” ungkap Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD Sumbar tersebut.
Data yang dihimpun kemudian diverifikasi dan dikonsolidasikan untuk memperoleh gambaran kebutuhan kompetensi ASN secara lebih terstruktur. Data tersebut menjadi bahan bagi BKD dalam menentukan prioritas pengembangan kompetensi sekaligus memperkuat koordinasi dengan BPSDM dalam penyusunan program pembelajaran.
Bagi perangkat daerah, SINERGI ASN memberikan acuan yang lebih jelas dalam mengidentifikasi dan menyampaikan kebutuhan pengembangan kompetensi. Sementara bagi ASN, inovasi ini memberikan arah yang lebih terukur mengenai hubungan antara tuntutan pekerjaan, kebutuhan organisasi, dan rencana pengembangan kompetensi individu.
“InsyaAllah ini akan positif baik untuk perangkat daerah maupun bagi ASN,” ucapnya.
SINERGI ASN juga menjadi salah satu fondasi menuju penerapan ASN Corporate University, di mana pembelajaran ASN tidak dipandang sekadar sebagai kegiatan pelatihan, tetapi menjadi bagian dari proses pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja organisasi.
Ke depan, BKD Sumbar akan memperkuat verifikasi dan validasi data, konsolidasi kebutuhan kompetensi tingkat provinsi, penyusunan HCDP, penguatan keterkaitan dengan IDP, serta monitoring dan evaluasi implementasinya. Keberhasilan inovasi ini tidak hanya diukur dari tersedianya instrumen, tetapi dari keberlanjutan pemanfaatannya dalam sistem pengembangan kompetensi ASN.
Melalui Program SINERGI ASN, BKD Sumbar mendorong perubahan paradigma bahwa pengembangan kompetensi bukan sekadar aktivitas mengikuti pelatihan, melainkan investasi organisasi yang harus direncanakan secara terarah, berbasis data, dan terhubung dengan kebutuhan kinerja. (Bdr)
