PESISIR SELATAN – Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy mendorong penguatan literasi demokrasi dan pendidikan politik secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pemilih dan partisipasi masyarakat menuju Pemilu 2029.
Hal itu disampaikan Vasko saat menjadi narasumber Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026. Kegiatan digelar KPU Provinsi Sumbar di Aula UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (12/9/2026).
Vasko mengatakan demokrasi tidak cukup dipahami sebagai proses menggunakan hak pilih. Masyarakat perlu memahami sistem demokrasi, proses Pemilu dan Pilkada, serta konsekuensi dari pilihan politik.
“Yang kita harapkan bukan hanya masyarakat datang ke TPS dan menggunakan hak pilih, tetapi juga memahami mengapa mereka memilih dan apa konsekuensi dari pilihan tersebut,” ujarnya.
Ia menilai pendidikan politik dan literasi demokrasi harus berlangsung secara berkelanjutan. Edukasi tidak hanya dilakukan saat tahapan Pemilu dan Pilkada berlangsung. Pendekatan tersebut penting untuk membentuk pemilih yang rasional, kritis, dan bertanggung jawab.
Vasko juga menyoroti partisipasi masyarakat pada Pilkada yang cenderung lebih rendah dibandingkan Pemilu Presiden. Ia mendorong pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui dialog dan edukasi publik. Peran tokoh masyarakat serta berbagai elemen sosial juga perlu diperkuat.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, penyelenggara Pemilu, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat perlu mengambil peran dalam membangun budaya demokrasi yang sehat,” katanya.
Sementara itu, Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pendidikan pemilih semakin penting. Persiapan menuju Pemilu 2029 akan mulai dilakukan secara bertahap sejak 2027. Ia menyebut partisipasi pemilih Sumatera Barat pada Pilkada 2024 masih sekitar 57 persen. Angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional sekitar 71,39 persen.
“Pemilih kita didominasi Generasi Milenial dan Generasi Z yang jumlahnya hampir 60 persen. Karena itu, pendekatan pendidikan pemilih juga harus mampu menjangkau dan sesuai dengan karakter generasi muda,” jelasnya.
Betty menambahkan Pemilu berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Hasil Pemilu menentukan arah kebijakan publik, pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja. Masyarakat perlu memahami pentingnya menggunakan hak pilih secara sadar dan bertanggung jawab.
KPU juga mendorong Pemilu inklusif. Kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perlu mendapat akses informasi dan layanan kepemiluan yang memadai. KPU terus mengembangkan teknologi sebagai sarana edukasi dan simulasi kepemiluan. Langkah tersebut diharapkan memperluas akses informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi pada era digital.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumbar, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar Mursalim, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Camat Koto XI Tarusan serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. (Bdr)
