PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumbar dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026). Dokumen tersebut menjadi pedoman arah kebijakan fiskal daerah yang difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, dan ketahanan pangan.
Mahyeldi menjelaskan penyusunan KUA-PPAS 2027 mempertimbangkan dinamika perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat sebesar 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.
“Perlambatan ini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi makro secara global dan nasional, serta terjadinya serangkaian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang secara langsung mengganggu aktivitas produksi, distribusi, serta mobilitas masyarakat, khususnya pada sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi,” ujarnya.
Meski demikian, Mahyeldi menegaskan sejumlah indikator pembangunan sosial menunjukkan capaian yang positif. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa. Indeks Gini Rasio membaik menjadi 0,280, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,52 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27 dan tetap berada di atas rata-rata nasional.
“Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kita jalankan bersama telah tepat sasaran dan efektif dalam menjaga daya tahan rumah tangga,” katanya.
Mahyeldi menyampaikan tema pembangunan Sumatera Barat tahun 2027 adalah “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.” Tema tersebut diwujudkan melalui percepatan transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM, peningkatan akses layanan dasar, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian daerah.
Menurutnya, seluruh kebijakan anggaran disusun berdasarkan prinsip money follows program sehingga belanja daerah benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus memperkuat upaya mitigasi dan pemulihan pascabencana.
“Alokasi anggaran dan perancangan kebijakan tahun 2027 disusun berdasarkan prinsip money follows program, dengan memberikan prioritas penuh pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung mitigasi risiko dan pemulihan pascabencana secara tangguh,” tegasnya.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemerintah Provinsi Sumbar juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan, penguatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Belanja daerah diprioritaskan untuk pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, pengembangan sektor pariwisata, dan percepatan ekonomi kreatif berbasis UMKM. Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong hilirisasi sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas wilayah, percepatan investasi, pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi hijau guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Secara fiskal, rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,77 triliun, sedangkan belanja daerah diperkirakan mencapai Rp5,71 triliun. Setelah memperhitungkan komponen pembiayaan daerah, APBD Sumbar Tahun 2027 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.
Menutup penyampaiannya, Mahyeldi berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD Sumbar dapat menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memperkuat pembangunan daerah.
“Kami berharap pembahasan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat,” tutupnya. (Bdr)
