PADANG PARIAMAN — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memastikan rehabilitasi lahan pertanian rusak ringan dan sedang akibat bencana hidrometeorologi di Sumbar telah selesai 100 persen. Pemerintah daerah kini mulai memfokuskan penanganan pada lahan rusak berat dan sawah yang hilang akibat bencana.
Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat mengikuti kegiatan tanam padi serentak di lahan sawah terdampak bencana di Korong Tanah Taban, Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (13/5/2026).
“Alhamdulillah, sesuai arahan Pak Menteri, proses rehabilitasi lahan terdampak bencana kategori rusak ringan dan sedang berhasil kita percepat dan tuntaskan. Hari ini adalah penanaman terakhir, artinya progres kita sudah 100 persen,” ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, keberhasilan percepatan rehabilitasi tersebut tidak lepas dari dukungan Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Sumatera V, pemerintah kabupaten dan kota terdampak, serta berbagai pihak terkait lainnya.
Ia menyebut total anggaran rehabilitasi yang dikucurkan Kementerian Pertanian untuk lahan rusak ringan dan sedang di Sumbar mencapai Rp32,9 miliar.
“Komitmen Pak Menteri dan seluruh jajaran luar biasa. Keberhasilan ini tidak lepas dari keseriusan beliau, mulai dari penyiapan anggaran hingga pengawasan langsung ke lapangan. Tahapan berikutnya, untuk kategori rusak berat dan hilang semoga bisa cepat juga, itu sedang kita koordinasikan,” katanya.
Selain percepatan rehabilitasi, Mahyeldi juga mengingatkan ancaman musim kering dan dampak El Nino yang diperkirakan mulai terasa pada akhir Juni hingga Juli mendatang.
Menurutnya, percepatan masa tanam menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.
“Kemarin Pak Sekjen menekankan kepada kami agar segera melakukan pemetaan dan langkah antisipasi menghadapi musim kering atau El Nino. Penanaman harus dipercepat supaya panen tidak terganggu dan stok pangan tetap aman,” ujarnya.
Mahyeldi menilai tantangan terbesar saat ini justru berada pada penanganan lahan rusak berat dan sawah yang hilang akibat bencana banjir dan longsor.
Ia mengungkapkan sekitar 7.000 hektare lahan pertanian di Sumbar mengalami kerusakan berat. Dari jumlah tersebut, lebih dari 4.000 hektare bahkan hilang akibat berubah menjadi aliran sungai atau tersapu longsor.
“Sebahagian dari lahan yang hilang itu sekarang berubah menjadi sungai. Ada juga yang benar-benar tergerus akibat longsor. Karena itu, penanganannya perlu melibatkan lintas kementerian, tidak bisa hanya Kementerian Pertanian, tapi juga perlu melibatkan Kementerian PU dan kementerian lain. Inilah yang menjadi tantangan kita saat ini,” tegasnya.
Mahyeldi menjelaskan seluruh data kerusakan dan rencana rehabilitasi pascabencana telah dituangkan dalam dokumen R3P atau Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang sudah diserahkan kepada pemerintah pusat melalui BNPB.
Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu kepastian teknis penanganan serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kita sudah gerakkan semua simpul, mulai dari kabupaten, provinsi sampai kementerian. Tinggal sekarang kepastian anggaran. Mudah-mudahan Mei ini sudah mulai terlihat titik terang,” katanya.
Mahyeldi juga mengingatkan potensi banjir dan longsor masih mengancam sejumlah wilayah di Sumbar karena intensitas hujan yang masih tinggi.
“Di Agam kemarin masih terjadi longsor, jalan putus dan area pertanian terganggu. Karena itu kita harus bergerak cepat sekaligus meminimalisir risiko banjir dan longsor berikutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian RI Tedy Dirhamsyah mengapresiasi kecepatan Sumbar dalam memulihkan lahan pertanian terdampak bencana.
Menurutnya, Sumbar menjadi provinsi dengan progres rehabilitasi terbaik dibanding daerah terdampak lain seperti Aceh dan Sumatera Utara.
“Total lahan rusak ringan dan sedang di Sumbar mencapai 3.902 hektare dan progresnya luar biasa. Secara nasional rata-rata baru sekitar 14 persen, tapi Sumbar sudah memenuhi target Pak Menteri. Ini juara satu,” katanya.
Tedy menambahkan Kementerian Pertanian juga telah menyiapkan berbagai program antisipasi kekeringan, seperti irigasi perpompaan dan pembangunan sumur dalam untuk menghadapi ancaman El Nino.
“Kami siap memfasilitasi. Silakan segera diusulkan. Ada program irigasi perpompaan, sumur air dalam dan lainnya yang telah disiapkan kementerian untuk menghadapi musim kemarau,” ujarnya.
Ia juga menilai capaian Sumbar tidak hanya terlihat dari percepatan rehabilitasi dan tanam, tetapi juga keberhasilan melakukan panen hingga ekspor hasil pertanian.
“Kemarin di Solok kami lihat sudah panen dan hasilnya diekspor. Jadi Sumbar bukan hanya tanam, tapi juga sudah panen. Ini yang menjadi perhatian Kementerian Pertanian,” katanya.
Di sisi lain, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyebut bencana banjir dan longsor memberikan dampak serius terhadap sektor pertanian di daerahnya.
Ia memaparkan total lahan sawah terdampak di Padang Pariaman mencapai 1.263,4 hektare. Rinciannya, 446 hektare rusak ringan, 238,25 hektare rusak sedang, 450,7 hektare rusak berat, dan 100,5 hektare sawah hilang akibat terbawa arus sungai.
Selain sawah, lahan jagung terdampak juga mencapai 570,35 hektare, terdiri dari 382,6 hektare rusak ringan, 71 hektare rusak sedang, 112,5 hektare rusak berat, dan 4,3 hektare lahan hilang.
“Untuk sawah rusak ringan seluruhnya sudah tertangani 100 persen, sedangkan untuk lahan sawah yang rusak berat dan hilang sampai sekarang belum ada alokasi bantuan dari Kementerian Pertanian. Begitu juga lahan jagung yang terdampak. Kita berharap ini bisa segera,” ujar John Kenedy Azis. (Bdr)
