PADANG — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo resmi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik Tahap I di stokpile Lubuk Paraku, Lubuk Kilangan, Sabtu (3/5/2025). Groundbreaking ini menjadi awal terwujudnya jalur transportasi aman dan nyaman bagi masyarakat Sumatera Barat.
Dody hadir bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Vasko Ruseimy, anggota DPR RI Andre Rosiade dan Zigo Rolanda, Forkopimda, bupati, wali kota, tokoh masyarakat, serta pimpinan instansi vertikal dan BUMN/BUMD.
Dody menegaskan, pembangunan infrastruktur di wilayah rawan bencana seperti Sumatera Barat wajib mengikuti standar keselamatan tertinggi. Proyek Fly Over Sitinjau Lauik disebut akan melalui proses panjang, terutama pembebasan lahan.
“Insyaallah, konstruksinya dimulai tahun ini. Karena Sumbar rawan gempa, seluruh konstruksi wajib tahan gempa dan bersertifikat. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” kata Dody.
Fly over dibangun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dengan dukungan ketersediaan layanan. Fokus utamanya mengurangi risiko kecelakaan di jalur ekstrem penghubung Padang–Solok.
Arus kendaraan ditargetkan mengalir lancar. Waktu tempuh menjadi singkat. Keselamatan pengguna jalan lebih terjamin. Proyek ini diperkirakan berdampak positif bagi ekonomi lokal dan pelaku usaha.
“Kami minta BPJN Sumbar menyiapkan rest area bagi pelaku UMKM. Masyarakat sekitar harus merasakan manfaat proyek ini. UMKM bisa berkembang, ekonomi lebih bergerak,” ujar Dody.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan, Pemprov membentuk tim percepatan untuk memastikan kelancaran pembangunan. Pengukuran lahan seluas 11,1 hektare oleh BPN hampir rampung.
“Kami sudah koordinasi dengan BPN terkait pembebasan lahan. Surat untuk kementerian dan DPR juga sedang disiapkan demi mendorong percepatan,” ucap Mahyeldi.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan, fly over ini tidak hanya penting untuk keselamatan berkendara, tetapi juga krusial bagi penggerak ekonomi Ranah Minang.
“Ini bukti nyata komitmen Presiden Prabowo terhadap Sumbar. Tahap pertama ditargetkan selesai 2027 dan dilanjutkan ke tahap dua hingga 2029. DPR siap mengawal penuh,” tegas Andre. (Bdr)
