PADANG – Media sosial belakangan ini dihebohkan postingan tentang mobil dinas pasangan gubernur dan wakil gubernur hingga berujung pada penyerahan mobil dinas pada Satgas Covid-19 Sumbar.
Langkah ini dinilai sebagai suatu yang mengejutkan karena belum pernah terjadi sebelumnya. Ada pasangan gubernur dan wakil gebernur kompak menyerahkan mobil dinas mereka dan memilih menggunakan mobil pribadi.
Namun tidak demikian bagi Amasrul, mantan Sekretaris Daerah Kota Padang yang cukup lama mendampingi Buya Mahyeldi saat menjadi Walikota Padang.
Menurutnya, jika mau meluangkan waktu sejenak menelisik kembali ke saat dimana Gubernur Buya Mahyeldi masih menjabat Walikota Padang, tidak akan terkejut dengan penyerahan mobil dinas tersebut. Pasalnya, sederetan langkah fantastis tercatat pernah beliau lakukan.
Diantaranya menurut Amasrul ketika Mahyeldi selama 6 bulan penuh tidak menerima gajinya sebagai Walikota Padang.
Ketika awal pandemi mulai merebak, pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai cara untuk menangani virus corona atau Covid-19. Mencegah penyebarannya lebih luas. Berbagai institusi dan masyarakat juga ikut berpartisipasi.
Saat itu Buya secara sukarela menyumbangkan gajinya untuk mendukung upaya penanganan Covid-19. Dia menegaskan, gajinya selama enam bulan ke depan akan digunakan dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 di wilayahnya.
“Saya donasikan gaji selama enam bulan ke depan untuk mengatasi wabah Covid-19 ini,” kata Buya Mahyeldi seperti diulang kembali Amasrul.
“Tidak itu saja, Buya juga mengimbau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang untuk menginfakkan gajinya minimal 7,5 persen selama dua bulan,” tambah Amasrul.
Kemudian, lanjut Amasrul, Buya Mahyeldi juga bertindak cepat mengkoordinasikan semua lembaga amal yang ada di Kota Padang untuk membantu penanganan Covid-19 terutama untuk memenuhi kebutuhan sembako.
Terdapat tujuh lembaga amil zakat saat itu yang berpartisipasi untuk membantu 20 ribu warga yang betul-betul terdampak. Ketujuh lembaga tersebut adalah Baznas, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Dompet Dhuafa, Human Initiative, Yakesma, LAZ Semen Padang, dan Risalah Charity.
Ketika jumlah kasus makin meningkat, Pemerintah Kota Padang menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin yang berlokasi di Gunung Sarik, Kuranji, Padang sebagai rumah sakit khusus untuk menangani pasien yang terjangkit Covid-19. Kebijakan ini diambil meskipun ditengah keterbatasan fasilitas dan perlengkapan.
“Selain rumah sakit yang ada di Kota Padang, Pemko Padang juga menyiapkan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang terletak di daerah Pasia Nan Tigo sebagai tempat isolasi suspect Covid-19,” lanjutnya.
Bahkan, saat baru sebulan Covid-19 melanda Kota Padang, Buya Mahyeldi instruksikan lurah dan Camat supaya turun langsung ke tengah warga untuk menyalurkan bantuan dari berbagai pihak sehingga tidak ada warga yang tidak dapat.
“Jangan sampai ada warga yang tidak makan, karena terdampak Covid-19, kata Buya saat itu,” kenang Amasrul.
Dari sisi anggaran, kata Amasrul, Buya Mahyeldi juga langsung meminta dilakukan refokusing APBD Kota Padang pada tahun 2020 untuk dialokasikan membantu laboratorium kedokteran Unand dalam rangka pemeriksaan PCR.
Dilanjutkan Amasrul, Buya Mahyeldi pula yang mencarikan bantuan untuk peningkatan sarana bangunan di RS Unand dalam rangka menjadikan RS unand sebagai RS khusus Covid-19.
Terakhir, Kota Padang merupakan kab/kota pertama di Sumbar yang menyelesaikan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru untuk antisipasi penyebaran covid.
“Tentu masih panjang yang bisa dibeberkan kalau mau,” pungkas Amasrul.(Bdr)
