PADANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Fraksi Gerindra, Hidayat menjelaskan terkait rehab rumah dinas Ketua DPRD Sumbar. Menurutnya, yang direnovasi itu bukan rumah dinas yang dihuni ketua DPRD.
Selain itu, sejak rumah itu ditempati oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi pada 2019 belum pernah direhab. Rumah itu kini banyak yang bocor, sehingga dibutuhkan perbaikan.
“Selain itu, kondisi bangunan yang berada di belakang rumah dinas Ketua DPRD itu informasinya sejak tahun 2005 belum pernah direhab dan kondisi konstruksinya sudah tidak aman karena guncangan gempa 2009 lalu serta kondisi atapnya sudah banyak yang bocor,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (20/8).
Apa yang diungkapkan Hidayat menyikapi polemik rehabilitasi rumah dinas DPRD Provinsi Sumbar. Di mana berdasarkan pantau situs lpse.sumbarprov.go.id, proyek rehab rumah dinas DPRD Sumbar anggarannya bersumber dari APBD 2021.
Nilai pagu paket rehab rumah dinas DPRD Sumbar ini, senilai Rp 7,360 miliar. Sementara harga perkiraan sendiri (HPS) yang tercantum dalam situs itu, senilai Rp 6,876 miliar.
Dari 141 peserta lelang, sudah ditentukan satu perusahaan sebagai pemenang tender. Besaran nilai sesuai penawan dari perusahaan pemenang itu Rp 5,690 miliar.
Dikatakannya, bangunan yang direhab bagian belakang tersebut bakal dimanfaatkan sebagai tempat isolasi bagi masyarakat yang terkena Covid-19 dan harus menjalani isolasi.
“Tak hanya itu, nanti bangunan itu juga dimanfaatkan untuk ruang pertemuan dan menerima tamu yang sering datang dari berbagai lapisan masyarakat dan daerah di Sumbar berasal dari unsur ormas, tokoh masyarakat, perguruan tinggi. Serta untuk petugas keamanan yang bekerja di rumah dinas,” terangnya.
Ditegaskan kembali, kondisi rumah dinas yang ditempati Ketua DPRD sejak ditempati pada November 2019 lalu belum pernah direhab termasuk belum pernah pergantian mobiler.
“Sementara kondisi rumah dinas saat ini banyak yang bocor seperti dapur bocor, kamar ada yang bocor, pintu rumah dinas tidak bisa dikunci, artinya yang direhab itu bukanlah rumah dinas yang ditempati Ketua DPRD,” tegasnya kembali.
Ditambahkannya, untuk anggaran sesuai kontrak Rp5,690 miliar (dari pagu anggaran 6,8 miliar) dan informasinya pelaksanaan pekerjaan sudah dimulai sejak beberapa minggu lalu.
“Berhubung sudah ada kontrak kerja dan pembangunan rehab sudah dilaksanakan, maka agar tidak menjadi objek gugatan hukum dari kontraktor pembangunan rehab mau tidak mau dilanjutkan,” tukasnya.
Lebih lanjut Hidayat, dari Fraksi Gerindra meminta dan mendesak pihak pengguna jasa dan penyedia jasa untuk melakukan evaluasi atau melakukan perubahan atas kontrak yang sudah disepakati agar melakukan perubahan atau adendum kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja.
Yakni, bagaimana seefisien mungkin dalam pengunaan anggaran namun fungsi rehab tersebut tetap tercapai walau tidak 100 persen.
“Artinya, anggaran yang tergunakan misalnya cukup 25 persen saja namun fungsi tetap dapat dimanfaatkan walau tidak 100 persensesuai perencanaan awal. Kelebihan anggaran yang tidak terpakai 100 persen tersebut kemudian bisa dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid- 19 di Sumbar,” harapnya.
Terpisah, Sekertaris Dewan DPRD Sumbar, Raflis mennerangkan pembangunan fisik tentu diawali dengan pembuatan Desain Engineering Design (DED) yang di siapkan oleh konsultan perencana.
“DED tersebut diperiksa oleh Tenaga Teknis dari PU dan kemudian baru keluar harga HPS ( harga perkiraan sendiri), dari itu baru kita usulkan kepada Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) untuk dilelang,” jelasnya.
Kemudian lanjutnya, dari hasil di ULP (unit layanan pengadaan) untuk nilai kontrak rehab rumah dinas bagian belakang saat ini sudah berlangsung adalah sebesar Rp.5,690 miliar dimana rencana bagunan dan kegunaannya sudah di sampaikan oleh Pak ketua.
“Tapi perlu juga diinfokan bahwa pekerjaan tersebut sudah barang tentu membuka lapangan kerja bagi masyarakat kita dalam kondisi saat ini,” pungkasnya. (Bdr)
Comment