PASAMAN BARAT — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengingatkan 87 wali nagari yang baru dilantik agar memahami dan mematuhi seluruh regulasi pemerintahan. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan nagari untuk mencegah persoalan hukum.
“Saya tidak ingin ada wali nagari di Sumatera Barat, termasuk Pasaman Barat, yang nantinya berurusan dengan hukum. Karena itu, kepada Saudara yang baru dilantik, saya sarankan agar segera pahami, cermati, dan pedomani seluruh aturan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan nagari,” tegasnya.
Mahyeldi menyampaikan pesan tersebut saat menghadiri pelantikan 87 wali nagari hasil pemilihan. Kegiatan itu juga mencakup pengukuhan perpanjangan masa jabatan tiga wali nagari, yakni Kapa, Katiagan, dan Sinuruik. Prosesi berlangsung di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (9/11/2026).
Menurut Mahyeldi, pemahaman terhadap regulasi menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan pemerintahan juga harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia mengingatkan para wali nagari agar menjaga kekhasan pemerintahan nagari di Sumbar. Kekhasan tersebut mencakup adat salingka nagari dan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Para wali nagari harus menjunjung tinggi adat, nilai agama, dan kearifan lokal dalam menjalankan pemerintahan.
Pada kesempatan itu, Mahyeldi mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Pasaman Barat menyelenggarakan pemilihan wali nagari menggunakan sistem elektronik atau e-voting. Ia menilai sistem tersebut sebagai terobosan dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat nagari.
Menurutnya, sistem e-voting lebih efisien dari sisi biaya dan waktu. Penerapan sistem tersebut juga memberikan pengalaman baru dalam penyelenggaraan pemilihan di tingkat nagari.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, saya mengapresiasi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, dan seluruh pihak yang telah menyukseskan pemilihan wali nagari melalui e-voting. Ini sebuah capaian yang patut kita apresiasi bersama,” ujarnya.
Mahyeldi berharap pengalaman Pasaman Barat menjadi bahan pertimbangan bagi kabupaten dan kota lain di Sumbar. Daerah lain dapat mengkaji penerapan sistem serupa. Menurutnya, penggunaan teknologi tersebut juga berpotensi menekan biaya penyelenggaraan pemilihan di berbagai tingkatan.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menyebut pelantikan tersebut sebagai momentum penting untuk menghadirkan kepastian kepemimpinan definitif di tingkat nagari. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang memiliki legitimasi demokratis serta mampu menyatukan dan memajukan nagari.
Yulianto juga mengapresiasi seluruh pihak yang menyukseskan pemilihan wali nagari. Pihak tersebut meliputi masyarakat, panitia, TNI-Polri, unsur pengawasan, tokoh adat, dan perangkat nagari. Pelaksanaan pemilihan di tengah keterbatasan anggaran menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan masyarakat Pasaman Barat.
Ia berpesan agar para wali nagari tidak memandang jabatan sebagai kedudukan semata. Jabatan tersebut merupakan amanah untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan mendapat kepercayaan masyarakat.
“Perjuangan kita belum berakhir. Justru hari ini perjuangan baru dimulai, yakni membangun pemerintahan nagari yang kuat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi, serta memperkuat adat dan budaya,” kata Yulianto.
Yulianto berharap para wali nagari meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kebersamaan. Ia juga meminta mereka menghadirkan perubahan nyata agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat kepemimpinan di tingkat nagari. (Bdr)
