PADANG — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Arry Yuswandi, meminta pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Sumbar mengoptimalkan keahlian profesional. Ia menegaskan, pejabat fungsional harus menghasilkan kajian, analisis, dan rekomendasi untuk mendukung pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan pemerintah.
Arry menilai jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap pejabat harus bekerja berdasarkan keahlian dan kompetensi sesuai bidang tugas. Keberadaan mereka juga harus memberikan nilai tambah bagi organisasi, bukan sekadar menjalankan pekerjaan rutin.
Ia mencontohkan tugas Analis Kebijakan dan Analis Hukum. Kedua jabatan tersebut harus mengutamakan kajian serta analisis terhadap berbagai persoalan pemerintahan. Tugas itu mencakup kebijakan yang akan dirumuskan maupun kebijakan yang sudah berjalan.
“Yang namanya analis, tugasnya sederhana adalah melakukan kajian dan analisis. Kalau Analis Kebijakan, dia akan melakukan kajian atau analisis terhadap sebuah kebijakan yang akan dibuat ataupun yang sudah dibuat dan sudah berjalan,” jelasnya.
Arry menyampaikan hal tersebut saat melantik dan mengambil sumpah pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Sumbar. Prosesi berlangsung di Aula Kantor Gubernur, Senin (9/11/2026).
Ia mengingatkan pejabat fungsional agar tidak hanya berfokus pada pekerjaan administratif. Kegiatan seperti mengetik surat, menyusun laporan, dan merekap data tetap dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Namun, pekerjaan tersebut tidak boleh menggeser tugas utama yang mengutamakan keahlian dan kompetensi profesional.
Arry menyebut pemerintah telah membuka kesempatan lebih luas bagi ASN untuk mengembangkan karier melalui jabatan fungsional. Para pejabat harus memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan kapasitas dan menghasilkan kinerja berkualitas sesuai bidang keahlian masing-masing.
Menurutnya, pengembangan karier ASN membutuhkan tiga kompetensi utama, yakni teknis, manajerial, dan sosiokultural. Pejabat fungsional harus memperkuat kompetensi teknis. Mereka juga perlu menguasai kemampuan manajerial dan sosiokultural untuk mendukung pelaksanaan tugas.
“Jabatan hari ini adalah sebuah kepercayaan yang didasari atas kinerja dan kompetensi. Kompetensi ASN itu ada tiga, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural,” ungkapnya.
Arry berharap para pejabat mampu membuktikan kepercayaan tersebut melalui hasil kerja yang konkret, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kinerja pejabat fungsional diharapkan memperkuat kualitas kebijakan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta mendorong kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga menegaskan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar prosesi formal. Kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen moral dan tanggung jawab ASN untuk menjalankan tugas berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Pengambilan sumpah dan pelantikan pada prinsipnya ingin menegaskan bahwa kita yang dilantik menyadari dan bersumpah atas nama Allah, atas nama Tuhan, bahwa kita siap menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Pejabat yang dilantik antara lain Roni Putra Hafera sebagai Perencana Ahli Pertama; Ade Mila Silvia Syahputri S. dan Alan Ilham sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pimpinan.
Selanjutnya, Mirawati dan Hari Rizki Satria dilantik sebagai Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum. Mery Nurfatli Yusan menjabat Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Umum. Dani Aristiyawan menjabat Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Kesbangpol. Dan Ibnu Razi Putra Dasri menjabat Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pembangunan. (Bdr)
