PADANG – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumbar. Pelantikan berlangsung di Istana Gubernuran, Rabu (2/9/2026). Mahyeldi meminta pejabat baru mengedepankan integritas, keteladanan, serta kemampuan menghadirkan solusi bagi masyarakat.
Enam pejabat tersebut yakni Yozawardi Usama Putera sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adib Alfikri dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum setelah sebelumnya menjabat Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Medi Iswandi dipercaya sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) setelah sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum.
Tasliatul Fuaddi dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Mahdianur menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Kuartini Deti Putri dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup setelah sebelumnya menjabat Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumbar.
Mahyeldi mengatakan pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar. Pengisian dan rotasi JPT Pratama dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta. Proses itu mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, kinerja, potensi, integritas, serta kebutuhan organisasi.
“Jabatan adalah amanah. Jadi mesti dilihat sebagai kesempatan untuk berbuat lebih banyak dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan pejabat pimpinan tinggi tidak cukup hanya menyelesaikan pekerjaan administratif. Pejabat harus menjadi teladan bagi seluruh jajaran. Keteladanan harus terlihat melalui integritas, kedisiplinan, kejujuran, etos kerja, serta komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Seorang pemimpin harus memberikan contoh sebelum memberikan perintah. Kalau kita ingin bawahan disiplin, kita harus terlebih dahulu menunjukkan kedisiplinan. Kalau kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik, maka pimpinan harus menjadi orang pertama yang memberikan pelayanan dengan baik,” tegasnya.
Mahyeldi juga meminta pejabat tidak hanya bekerja di belakang meja. Pemimpin harus memahami persoalan masyarakat secara langsung. Pemimpin harus membaca persoalan lebih awal dan mengambil langkah penyelesaian sebelum masalah berkembang.
“Jangan menunggu persoalan membesar, jangan menunggu masyarakat mengeluh, dan jangan menunggu pimpinan meminta baru kita bergerak. Seorang pemimpin harus mampu melihat persoalan lebih awal dan mengambil langkah yang diperlukan,” katanya.
Mahyeldi meminta enam pejabat segera menunjukkan kinerja terbaik sesuai tugas masing-masing. Asisten Ekonomi dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum diminta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Kepala BPSDM diminta meningkatkan pembinaan dan kompetensi ASN. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga diminta memperkuat pembinaan generasi muda, mengawal persiapan PORPROV, serta pembangunan GOR. Kepala DPMD diminta memperkuat pembangunan berbasis nagari, termasuk pengembangan Nagari Creative Hub (NCH).
Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Mahyeldi meminta pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan. Ia meminta persoalan lingkungan, terutama pengelolaan sampah, segera mendapat solusi konkret. “Terutama untuk persoalan pengelolaan sampah, itu harus menjadi perhatian serius agar segera ada solusi konkretnya,” tegasnya.
Mahyeldi menyebut rotasi dan mutasi sebagai dinamika wajar dalam organisasi. Kebijakan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan pemerintahan. Kepentingan organisasi dan pembangunan daerah harus berada di atas kepentingan pribadi. Ia meminta pejabat baru segera memahami tugas, menyesuaikan diri, membangun komunikasi dengan jajaran, turun ke lapangan, mendengarkan masukan bawahan, serta bekerja sungguh-sungguh, ikhlas, dan sesuai ketentuan. (Bdr)
