PADANG – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan pengembangan pariwisata ramah muslim tidak boleh hanya mengejar peringkat atau rating. Pertumbuhan sektor pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat menerima kunjungan Tim Penilai Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Award 2026 di Istana Gubernuran, Kamis (27/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penilaian untuk memotret dan mengevaluasi kesiapan serta kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim di Sumbar.
Penilaian dilakukan Enhaii Halal Tourism Center Politeknik Pariwisata NHI Bandung bersama Crescent Rating. Tim menggunakan standar Global Muslim Travel Index (GMTI) dalam proses penilaian.
“Masalah rating itu nomor dua. Yang nomor satunya adalah bagaimana dampaknya kepada masyarakat, bagaimana masyarakatnya bergerak,” ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, peningkatan kunjungan wisatawan harus menggerakkan berbagai sektor ekonomi. Sektor tersebut mencakup akomodasi, kuliner, transportasi, UMKM, ekonomi kreatif, hingga usaha jasa lainnya. Pembenahan destinasi juga harus berjalan konsisten. Pemerintah perlu meningkatkan kesiapan masyarakat serta literasi aparatur dalam melayani wisatawan.
“Kita harapkan sebelum masyarakat memiliki kesadaran dan literasi yang cukup baik, tentu pejabat-pejabatnya terlebih dahulu harus memiliki literasi yang baik tentang itu,” katanya.
Mahyeldi juga meminta pelaku usaha menampilkan sertifikasi halal secara jelas pada hotel, restoran, dan usaha lain yang telah memenuhi ketentuan. Pemerintah perlu memperkuat kebersihan, sanitasi, fasilitas ibadah, rumah potong hewan, juru sembelih halal (Juleha), serta kepastian kehalalan bahan pangan melalui koordinasi dengan BPJPH dan pelaku usaha.
Koordinator Tim Ahli IMTI Sumaryadi mengatakan penilaian IMTI 2026 bertujuan memotret kondisi aktual pariwisata ramah muslim di Sumbar berdasarkan standar GMTI. Menurutnya, Sumbar memiliki modal kuat melalui komitmen pimpinan daerah, regulasi berupa Perda dan Pergub Pariwisata Halal, konektivitas penerbangan dengan Malaysia, serta berbagai inovasi ekonomi dan pariwisata syariah.
“Sumatera Barat memiliki modal yang cukup kuat. Tinggal bagaimana beberapa aspek yang masih menjadi catatan ini kita perkuat bersama,” ujar Sumaryadi.
Ia menyebut beberapa aspek yang perlu diperkuat. Di antaranya visibilitas sertifikasi halal pada hotel dan restoran, kebersihan sejumlah destinasi, serta optimalisasi informasi digital. Informasi digital dinilai penting untuk menghubungkan pelaku usaha dengan pemasok bahan baku halal.
Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia Dwi Putra Indrawan mengapresiasi dukungan Pemprov Sumbar terhadap penilaian IMTI. Menurutnya, pariwisata ramah muslim menjadi bagian penting dalam penguatan halal value chain karena berkaitan dengan perhotelan, transportasi, kuliner, budaya, dan sektor ekonomi lainnya.
“Pengembangan pariwisata ramah muslim ini tidak akan bergerak signifikan tanpa dukungan BPJPH, pelaku usaha, PHRI, kemudian masyarakat. Sehingga sinergi ini menjadi sesuatu yang harus kita jalani sama-sama,” katanya.
Dwi menyebut Sumbar yang sebelumnya berada di peringkat kedua IMTI memiliki peluang meningkatkan daya saing. Peningkatan kualitas pariwisata ramah muslim tidak hanya penting bagi Sumbar, tetapi juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI).
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Mahyeldi meminta seluruh perangkat daerah serta pemerintah kabupaten dan kota segera menindaklanjuti catatan Tim Penilai IMTI. Ia menegaskan pengembangan pariwisata ramah muslim menjadi tanggung jawab bersama. Peran tersebut tidak hanya berada pada Dinas Pariwisata. Setiap aparatur pemerintah juga menjadi bagian dari wajah pariwisata Sumbar.
“Walaupun ini leading sector-nya Dinas Pariwisata, tapi perangkat daerah lain juga punya peran untuk mensukseskan ini,” tegasnya.
Pemprov Sumbar juga menyiapkan berbagai agenda untuk memperkuat daya tarik daerah sebagai destinasi wisata internasional. Agenda tersebut mencakup olahraga antarnegara serumpun pada 2027 serta berbagai kegiatan terkait kawasan Indian Ocean Rim Association (IORA).
Mahyeldi menegaskan seluruh pengembangan pariwisata harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan jumlah wisatawan harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Jadi kita ingin pariwisata ini tumbuh, wisatawannya bertambah, tetapi yang paling penting masyarakat kita juga ikut tumbuh dan merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (Bdr)
