PADANG – Pemerintah Kota Padang terus memperkuat komitmen membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menggelar Padang Harmony Festival (Padang Multi-etnis Festival) sebagai agenda utama Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 pada Agustus mendatang.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menerima audiensi Tim Peneliti SETARA Institute di Ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (22/7/2026). Pertemuan tersebut membahas hasil studi Indeks Kota Toleran (IKT) sekaligus upaya memperkuat nilai-nilai toleransi di Kota Padang.
Audiensi dihadiri Koordinator Peneliti SETARA Institute Ikhsan Yosarie, Peneliti SETARA Institute Kasyfil Aziz, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Syahendri Barkah, Kepala Bagian Hukum Indra Jaya, Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Zul Asfi Lubis, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang Salmadanis, perwakilan Bappeda, serta organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Fadly Amran menegaskan Kota Padang merupakan daerah yang dihuni masyarakat dari berbagai etnis, seperti Tionghoa, India, serta beragam suku dari berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, keberagaman tersebut harus menjadi kekuatan yang terus dijaga melalui dialog, mediasi, dan semangat kebersamaan.
“Kota Padang mempunyai keberagaman. Banyak dinamika yang dapat menimbulkan miskomunikasi. Sebagai pemimpin, kita harus menciptakan kerukunan dan mengedepankan mediasi agar tidak terjadi pertikaian antarsesama,” ujar Fadly Amran.
Sebagai bentuk komitmen memperkuat harmoni sosial, Pemerintah Kota Padang akan menghadirkan Padang Harmony Festival dalam rangkaian HJK Padang ke-357. Festival tersebut diharapkan menjadi ruang perjumpaan seluruh etnis, agama, dan budaya yang hidup di Kota Padang.
“Kita berharap melalui event ini dapat menjadi salah satu branding bagi Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan citra Kota Padang sebagai kota yang toleran dan harmonis di Indonesia. Kita juga berharap Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Padang juga terus meningkat,” ujar Fadly Amran.
Sementara itu, Koordinator Peneliti SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, mengapresiasi perkembangan Kota Padang dalam membangun toleransi. Menurutnya, komitmen kepala daerah terlihat dari berbagai pernyataan maupun kunjungan langsung kepada kelompok-kelompok minoritas.
“Ada kemajuan yang menggembirakan di Kota Padang. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah memiliki komitmen yang jelas terhadap aspek toleransi. Keduanya beberapa kali menyampaikan pernyataan dan melakukan kunjungan kepada kelompok-kelompok minoritas. Hal seperti ini tidak banyak dilakukan oleh kota-kota lain,” ujar Ikhsan Yosarie.
Ikhsan menjelaskan penilaian Indeks Kota Toleran tidak hanya melihat peran pemerintah daerah, tetapi juga keterlibatan seluruh ekosistem kota. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai toleransi.
“Kota Padang saat ini telah beranjak dari kelompok 10 kota dengan skor toleransi terendah. Kini Padang sudah berada pada zona skor 70-an atau zona berkembang. Ini menunjukkan adanya kemajuan yang perlu terus diperkuat,” ujar Ikhsan Yosarie.
Ketua FKUB Kota Padang, Salmadanis, turut mendorong lahirnya regulasi yang inklusif sebagai landasan memperkuat kerukunan di tengah masyarakat. “Melalui regulasi yang inklusif, kita ingin membangun kehidupan masyarakat yang menerima seluruh komunitas sebagai satu kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Padang,” ujar Salmadanis. (Bdr)
