JAKARTA – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, membekali Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asal Sumatera Barat dengan nilai kepemimpinan berintegritas, profesional, adaptif, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pembekalan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Praja IPDN di Aula Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2026).
Audiensi dihadiri Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN Budi Arwan, Ketua IKAPTK Sumbar Martias Wanto, jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dosen, alumni APDN, STPDN, IPDN, pengurus Majelis Korps Praja, serta seluruh Praja IPDN asal Sumatera Barat. Sebelum kegiatan berlangsung, Mahyeldi mengikuti ramah tamah dengan pimpinan IPDN, salat zuhur berjemaah, makan siang bersama praja, dan meninjau barak praja.
Dalam sambutannya, Budi Arwan menyampaikan apresiasi atas kehadiran Mahyeldi beserta rombongan. Menurutnya, kunjungan tersebut berawal dari aspirasi seorang praja asal Sumatera Barat yang menginginkan perhatian serta silaturahmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama menjalani pendidikan di IPDN.
Ia menjelaskan, IPDN saat ini memiliki 2.328 praja. Tahun akademik baru diperkirakan menerima 1.410 calon praja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75 praja berasal dari Sumatera Barat, terdiri atas 34 Praja Pratama, 22 Praja Madya, dan 19 Praja Utama. Ia juga menyampaikan Mahyeldi dijadwalkan menerima Anugerah Kartika Pamong Praja Madya sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam pengembangan pemerintahan.
Mahyeldi mengaku bangga dapat kembali hadir di Kampus IPDN. Ia mengapresiasi kiprah alumni APDN, STPDN, dan IPDN yang telah mengabdikan diri di berbagai posisi strategis pemerintahan serta mampu menjaga kepercayaan negara dan masyarakat.
“Menjadi pamong merupakan amanah besar karena menentukan arah pemerintahan dan masa depan bangsa. Seorang pemimpin dibangun melalui rekam jejak, integritas, kompetensi, dan kepercayaan, bukan semata-mata karena jabatan,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan birokrasi merupakan tulang punggung negara. Jabatan harus dimaknai sebagai ladang pengabdian. Keberhasilan aparatur diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. ASN dituntut menjaga integritas, profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya transformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital, data, serta Artificial Intelligence (AI). Menurutnya, pelayanan publik harus cepat, tepat, berorientasi pada hasil, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi, sinergi, dan soliditas seluruh elemen pemerintahan. Pemimpin yang hadir di tengah masyarakat akan memperoleh kepercayaan sekaligus dukungan rakyat,” katanya.
Mengakhiri arahannya, Mahyeldi mengajak seluruh Praja IPDN asal Sumatera Barat menjaga integritas sejak masa pendidikan, menjunjung tinggi nilai-nilai IPDN dan falsafah Minangkabau, serta mempersiapkan diri menjadi aparatur yang tanggap menghadapi berbagai tantangan. “Jaga kebersihan hati, pertajam cara berpikir, percepat tindakan, terbuka terhadap kritik, dan pastikan setiap kebijakan berpihak kepada kepentingan rakyat. Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan melalui aparatur yang berintegritas, profesional, dan menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai orientasi utama,” tutupnya. (Bdr)
