PADANG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta dukungan Komisi II DPR RI agar dana Transfer ke Daerah yang batal dipotong segera ditransfer Kementerian Keuangan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Mahyeldi juga meminta pengiriman dana disertai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis agar pemerintah daerah memiliki pedoman dalam pemanfaatan anggaran.
“Sebagai daerah terdampak bencana, kami butuh banyak dana untuk pemulihan. Oleh karena itu, kami berharap TKD yang tidak jadi dipotong itu segera dikirim ke daerah agar bisa dimanfaatkan untuk pemulihan dan rehab rekon, termasuk juklak juknisnya, itu juga mesti segera dikirim agar kita di daerah tidak keliru dalam pemanfaatan,” ujar Mahyeldi Ansharullah saat rapat bersama Komisi II DPR RI di Auditorium Gubernuran, Jumat (20/2/2026).
Mahyeldi melaporkan kondisi lapangan pascabencana hidrometeorologi di 16 kabupaten dan kota terdampak.
Ia menyebut total kerusakan dan kerugian akibat bencana mencapai Rp33,5 triliun.
“Sedangkan data jumlah korbannya adalah, 267 meninggal dunia, 70 hilang, 382 luka-luka dan 10.854 jiwa mengungsi. Diperkirakan total masyarakat terdampak sebanyak 230 ribu lebih jiwa,” ungkap Mahyeldi Ansharullah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan website satu data kebencanaan dalam pendataan dampak bencana. Informasi tersebut dapat diakses publik melalui dashboardbencana.sumbarprov.go.id.
“Kami telah menyediakan informasi melalui website dashboardbencana.sumbarprov.go.id. Sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam penanganan bencana,” ucap Mahyeldi Ansharullah.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyatakan kunjungan kerja bersama rombongan menjadi bentuk perhatian terhadap kondisi masyarakat Sumatera Barat pascabencana hidrometeorologi akhir November tahun lalu.
Ia bersama rombongan meninjau sejumlah titik kerusakan signifikan di Kota Padang sebelum mengikuti rapat bersama gubernur.
“Kami ingin memastikan apa saja persoalan di lapangan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang harus diprioritaskan,” kata Aria Bima.
Aria Bima menegaskan Komisi II DPR RI akan menyuarakan aspirasi terkait percepatan transfer dana TKD saat bertemu kementerian terkait.
Rombongan Komisi II DPR RI yang hadir antara lain Bahtra, Giri Rahmanda N Kiemas, Romi Soekarno, Heri Gunawan, Cindy Monica Salsabila Setiawan, Mardani Ali Sera serta para pendamping komisi. (bdr)
