PADANG – Wacana penetapan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Istimewa mulai menguat. Gubernur Sumatera Barat menyatakan dukungan awal berdasarkan nilai sejarah Bukittinggi sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.
Gubernur Sumatera Barat menyebut wacana tersebut perlu kajian mendalam. Proses penetapan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Keterlibatan Niniak Mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat, cadiak pandai, dan pemangku kepentingan daerah hingga pusat menjadi syarat utama.
“Perlu dukungan penuh dari berbagai pihak. Dengan latar belakang sejarahnya, Bukittinggi memiliki nilai historis setara daerah yang telah berstatus istimewa,” kata Mahyeldi Ansharullah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mendorong Pemerintah Kota Bukittinggi menyusun penguatan akademik. Seminar dan forum ilmiah dinilai penting untuk memperkuat argumentasi penetapan status khusus.
“Pemerintah kota perlu menggelar seminar akademik dengan narasumber kompeten agar kajian keistimewaan Bukittinggi semakin kuat,” kata Mahyeldi Ansharullah.
Wacana tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur Sumatera Barat dengan Wali Kota Bukittinggi di Istana Bung Hatta, Selasa (20/1/2026). Pertemuan itu menegaskan posisi Bukittinggi sebagai kota perjuangan nasional.
Wali Kota Bukittinggi menyatakan kota tersebut memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Bukittinggi pernah menjadi pusat pemerintahan negara pada masa krisis nasional.
“Setelah Jakarta dan Yogyakarta, Bukittinggi menjadi ibu kota negara saat pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada 19 Desember 1948,” ujar Ramlan Nurmatias.
Pemerintah Kota Bukittinggi terus melakukan pendekatan kepada berbagai pihak untuk memperoleh dukungan. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan fakta sejarah dan nilai kebangsaan.
“Secara historis Bukittinggi pernah menjadi ibu kota NKRI. Fakta ini menjadi dasar kuat pengajuan status khusus,” kata Ramlan Nurmatias.
Pemerintah Kota Bukittinggi juga berencana menghadirkan tokoh dari daerah istimewa sebagai pembanding. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta direncanakan menjadi narasumber seminar keistimewaan.
Pertemuan tersebut dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan jajaran organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Bukittinggi. (Bdr)
